Menko Pemberdayaan Masyarakat Nilai Produk Impor Ganggu Pertumbuhan Usaha Lokal

INILAHKORAN, Bandung - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menilai, produk impor sejatinya telah mengganggu pertumbuhan usaha lokal.

Sebab itu, pihaknya mendorong agar Kementerian Perdagangan untuk mengurangi arus produk impor masuk ke Indonesia, guna mengakselerasi pertumbuhan UMKM. 

Muhaimin menuturkan, sejauh ini masih banyak produk impor yang mendominasi. Salah satunya di sektor industri tekstil, dimana produknya masih banyak digunakan masyarakat.

"Semua. Semua yang kita pakai, semua yang kita makan, semua yang kita gunakan masih bergantung impor. Kita bikin sepatu, alasnya impor, atasnya produk sendiri. Kita bikin baju, tekstilnya impor," kata Muhaimin dalam kegiatan Bazaar Berdaya Bersama di Jalan Braga, Kota Bandung, Sabtu 21 Juni 2025.

Selain banyaknya produk-produk impor yang resmi masuk ke Indonesia, dia mengungkapkan, ada juga peredaran impor gelar yang masih banyak ditemukan, akibat kegiatan ilegal tersebut produk tekstil lokal kalah bersaing. Oleh karena itu, dia meminta Kementerian Perdagangan memperhatikan kondisi ini. 

"Ada produksi tekstil dalam negeri, lebih mahal dibanding impor gelap. Ini terus kita benahin. Kita ingin Menteri Perdagangan juga membatasi impor yang mengganggu tumbuh kembangnya industri kita," ucapnya.

Sisi lain, pemerintah saat ini terus mengembangkan pelaku UMKM agar bisa naik kelas dan memiliki pasar yang luas. Muhaimin menyatakan, pemerintah ingin menjadi penghulu yang bisa menikahkan antara pelaku UMKM dan para investor. 

"Pemerintah siap menjadi mak comblang. Istilah gampangnya siap menjadi penghulu antara investor dengan UMKM. Karena itu UMKM harus produktif tunjukkan produksimu berkualitas, tunjukkan produksimu memiliki visi yang menguntungkan investor," kata dia.

Selain itu, Muhaimin menginginkan semua pihak turut memantau dan memastikan bantuan dari pemerintah ini berjalan dan tepat sasaran. Apalagi, besaran bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan UMKM mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. 

"Anggaran bantuan sosial untuk kemiskinan, bantuan sosial untuk pelatihan, bantuan sosial untuk UMKM, semuanya ya setiap tahun itu Rp500 triliun. Ini sedang kita konsolidasikan agar tepat sasaran, efektif, produktif dan berkelanjutan," ungkapnya.

Diketahui, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat turut memberikan pelatihan terhadap para UMKM di Kota Bandung. Mereka dilatih langsung oleh sejumlah perusahaan besar yang ada di Indonesia salama tiga hari kemarin. 

Leontinus Alpha Edison, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran mengatakan, pentingnya sinergi antar seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi.

"Membangun ekonomi masyarakat yang tangguh membutuhkan kolaborasi semua pihak dalam satu ekosistem yang saling menguatkan. Berdaya Bersama menjadi salah satu pilar utama, dengan fokus pada standarisasi pelatihan dan pendampingan usaha bagi UMKM, Koperasi dan pelaku Ekonomi Kreatif," terangnya. (Yuliantono)