METI Dorong Transisi Energi Dikawal Demi Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen 

INILAHKORAN.ID - Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Zulfan Zahar menegaskan, transisi energi nasional harus dikawal secara serius agar tidak gagal di tengah jalan.

METI menilai, transisi energi justru menjadi penggerak utama target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“Proses transisi energi ini harus betul-betul dikawal sesuai dengan niat baiknya. Presiden sangat concern, dan dari target pertumbuhan ekonomi 8 persen itu, salah satu driver utamanya adalah transisi energi,” kata Zulfan dalam diskusi bertajuk Mengelola Bonus Demografi melalui Transisi Energi Berkeadilan, di ITB, Kota Bandung, Jumat 30 Januari 2026.

Menurutnya, roadmap transisi energi Indonesia sangat menjanjikan. Dalam skema tersebut terdapat masa transisi sekitar 10 tahun dengan gas, lalu dilanjutkan penuh oleh Energi Baru Terbarukan (EBT).

“Di situ bisa kita hitung berapa green jobs yang tercipta, berapa ekonomi sirkular yang hidup, dan bagaimana pertumbuhan bisa dibangkitkan di daerah-daerah,” ucapnya.

Zulfan mengingatkan, salah satu risiko terbesar transisi energi adalah ketidaksiapan sumber daya manusia, khususnya generasi muda. Sebab itu, METI membentuk METI Muda sebagai wadah edukasi dan pengawalan kebijakan energi bersih.

“Kami khawatir jangan sampai pestanya besar, tapi kita hanya jadi penonton. Terutama generasi muda. Mereka harus paham apa itu transisi energi dan energi terbarukan yang akan dibangun,” tuturnya.

Ia menekankan, METI tidak membatasi jumlah anak muda yang bergabung. Fokus utamanya bukan kuota, melainkan kualitas pemahaman dan kontribusi.

“Semakin banyak semakin baik. Tapi ini bukan partai politik. Yang kami inginkan, generasi muda paham bahwa ini opportunity yang harus dijaga oleh semua stakeholder,” imbuhnya.

METI Muda lanjut Zulfan, diharapkan mampu menghadirkan solusi nyata berbasis kondisi lokal.

“Kami berharap mereka punya visi dan usulan solusi di wilayahnya masing-masing. Masukan-masukan yang out of the box, yang memang terjadi di lapangan,” katanya.

Selain isu SDM, Zulfan juga menyoroti perizinan lingkungan yang dinilainya masih menjadi titik lemah dalam pengembangan energi terbarukan. Ia mengapresiasi langkah Presiden yang mencabut izin sejumlah proyek EBT bermasalah.

“Energi terbarukan itu konsepnya tidak pernah melawan alam. Tapi kenapa ada pengembang EBT yang justru merusak lingkungan? Kalau izinnya dicabut, mungkin memang harus dicabut,” tegasnya.

METI, kata Zulfan, telah beberapa kali melakukan audiensi dengan PLN. Ia menilai izin lingkungan seharusnya menjadi syarat utama dalam proses tender dan pengadaan pembangkit EBT.

“Hari ini kami melihat banyak IPP yang sudah mendapatkan PPA, tapi ternyata belum memiliki izin lingkungan. Ini berbahaya. Izin lingkungan harus menjadi kewajiban mutlak,” tegasnya.

Ia mengingatkan, kelalaian dalam aspek lingkungan bisa berujung pada bencana.

“Kita tidak ingin longsor, pembalakan hutan, atau bencana nasional lainnya terjadi akibat proyek energi terbarukan yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

METI, tegas Zulfan, menargetkan Jawa Barat sebagai titik awal pergerakan METI Muda sebelum meluas ke provinsi lain.
“Kami mulai dari Jawa Barat, lalu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ke depan, tiap bulan akan ada deklarasi METI Muda di berbagai provinsi, dimulai dari kampus-kampus,” pungkasnya.