INILAHKORAN, BANDUNG - Kebijakan pemerintah terkait kartu vaksin sebagai syarat administrasi yang wajib dilengkapi menuai pro dan kontra.
Bahkan, baru-baru ini muncul petisi yang meminta pembatalan kartu vaksin sebagai salah satu syarat administrasi tersebut.
Petisi yang ditulis oleh pengguna Change.org bernama Lilis Sinatria tersebut ditunjukkan kepada Presiden Joko Widodo dan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan RI, Siti Nadia Tarmizi.
Petisi tersebut juga ditujukan bagi Ketua dan para anggota DPR dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.
Petisi itu menyinggung kebijakan tentang penggunaan kartu vaksin yang dibuat sebagai aturan untuk memasuki area mall dan syarat untuk melakukan perjalanan.
"Jika aturan ini dibuat sebagai dasar untuk memasuki Area Mall mall bagaimana dengan orang yang tidak memenuhi syarat untuk divaksinasi, Terutama bagi mereka para penderita komorbid yang seharusnya ada perhatian khusus terkait hal ini," tulisnya.
Dalam petisi tersebut, kebijakan kartu vaksin dinilai memberikan dampak negatif bagi orang yang tidak memenuhi syarat vaksin.
"Seharusnya pemerintah memberikan solusi lain dan mengevaluasi terkait aturan administrative yang diberlakukan saat ini, bukan malah menjadikan ini suatu keharusan syarat untuk pergi ke mall/perjalanan," tulis Lilis.
Hingga kini, petisi itu telah ditandatangani oleh lebih dari 12 ribu orang. (Firda Rachmawati)