Agar Tidak Bertindak Curang saat Berbisnis, Mentan Minta Pengusaha Patuhi HET

INILAHKORAN, Bandung - Pemerintah saat ini telah mengamankan 13 terduga pelaku mafia beras dalam 8 kasus dengan 15 merek yang terlibat.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kini meminta pengusaha pangan untuk menaati Harga Eceran Tertinggi (HET) dan tidak melakukan kecurangan bisnis agar komoditas strategis tetap terjaga untuk kepentingan masyarakat.

"Ada (kecurangan beras) fortifikasi, ada oplos SPHP, macam-macam. Kelihatan ini semakin hari semakin menjadi-jadi," ujat Amran.

Amran melanjitkan, "tolong kepada saudaraku pengusaha seluruh Indonesia, tolong berhentilah mempermainkan pangan karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak."

Mentan Amran memastikan memperkuat pengawasan pangan strategis melalui penindakan terhadap pelanggaran tata niaga beras guna melindungi konsumen, petani, serta menjaga stabilitas pangan nasional.

Amran menegaskan pangan merupakan sektor strategis yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas, sehingga seluruh pelaku usaha wajib menjaga tata kelola sesuai aturan pemerintah.

Pemerintah juga tidak memberikan ruang bagi praktik yang merugikan masyarakat karena komoditas pangan memiliki peran penting menjaga ketahanan nasional di tengah tantangan global.

"Itu adalah strategis. Itu tidak boleh dipermainkan, karena itu vital. Jadi tolong juga para pengusaha besar, menengah, jangan mempermainkan ini," kata Amran.

Pengawasan mencakup berbagai dugaan pelanggaran tata niaga beras, termasuk penyalahgunaan beras program pemerintah yang seharusnya diterima masyarakat sesuai tujuan awal.

Amran meminta pelaku usaha mematuhi ketentuan HET agar masyarakat tetap memperoleh pangan berkualitas dengan harga terjangkau di seluruh wilayah Indonesia.

Amran juga menjelaskan pemerintah menetapkan HET untuk menjaga kepentingan konsumen, sedangkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) berfungsi melindungi pendapatan petani dalam rantai pangan nasional.

Pemerintah akan terus melakukan pelacakan terhadap dugaan pelanggaran melalui koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) di berbagai daerah untuk memastikan aturan berjalan efektif.***