Nelayan Gebang Keluhkan Sungai Ciberes Dangkal, DPUTR Cirebon Siapkan Normalisasi

INILAHKORAN.ID - Pendangkalan alur Sungai Ciberes di kawasan pesisir Gebang, Kabupaten Cirebon, masih mengganggu aktivitas nelayan. Kondisi tersebut menyebabkan akses perahu menuju laut menjadi terbatas sehingga nelayan harus menyesuaikan waktu keberangkatan dan kepulangan dengan pasang surut air.

Keluhan itu menjadi perhatian karena Sungai Ciberes merupakan jalur penting bagi aktivitas perikanan masyarakat pesisir. Ketika alur sungai mengalami pendangkalan, mobilitas perahu terganggu dan nelayan tidak bisa leluasa menentukan waktu melaut.

Bupati Cirebon, Imron, sebelumnya juga menerima keluhan nelayan terkait kondisi tersebut. Sejumlah nelayan bahkan harus menunggu air pasang agar perahu dapat melintasi alur sungai. Akibatnya, sebagian nelayan baru bisa kembali ke daratan sekitar pukul 02.00 WIB.

Persoalan ini bukan hanya berkaitan dengan aktivitas pelayaran, tetapi juga menyangkut keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir yang menggantungkan penghasilan dari hasil tangkapan laut.

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) DPUTR Kabupaten Cirebon, Bambang Afrianto, menjelaskan bahwa penanganan alur Sungai Ciberes bukan menjadi kewenangan DPUTR Kabupaten Cirebon, melainkan berada di bawah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

Meski demikian, pihaknya berencana mengupayakan normalisasi sungai secara bertahap, dimulai dari wilayah hulu kemudian dilanjutkan menuju hilir.

"Sebetulnya wilayah tersebut bukan kewenangan DPUTR Kabupaten Cirebon, melainkan kewenangan BBWS. Namun, kami berencana melakukan normalisasi secara bertahap, dimulai dari hulu terlebih dahulu kemudian ke hilir," ujar Bambang, Rabu (11/11/2026).

Menurut Bambang, rencana awal penanganan akan dimulai dari kawasan Desa Gembongan, Kecamatan Babakan. Pelaksanaan normalisasi membutuhkan alat berat khusus berupa ekskavator amfibi karena kondisi medan dan karakteristik alur sungai.

"Rencananya dimulai dari daerah Desa Gembongan, Kecamatan Babakan. Untuk waktunya belum bisa dipastikan karena harus menggunakan alat amfibi," jelasnya.

DPUTR Kabupaten Cirebon juga berencana menyampaikan surat kepada BBWS sebagai bagian dari koordinasi penanganan. Langkah tersebut diperlukan mengingat Sungai Ciberes berada dalam kewenangan instansi pengelola wilayah sungai tersebut.

Sementara itu, mantan Kepala BBWS, Dwi Agus Kuncoro, mengungkapkan bahwa pengerukan Sungai Ciberes pernah dilakukan pada Maret hingga April 2026, sebelum dirinya pindah tugas pada awal November.

Saat itu, pengerukan dilakukan sepanjang 800 meter dengan lebar 15 meter. Volume sedimentasi yang berhasil dikeruk mencapai 12.500 meter kubik. Pengerjaan menggunakan dua ekskavator amfibi selama 18 hari.

"Awal bulan November ini saya sudah pindah. Tapi kalau muncul lagi sedimen mau tidak mau harus dibangun jetty. Fungsinya untuk mengendalikan sedimen. Karena sedimen di sana itu ada dari sungai dan dari laut. Makanya cepat sekali pendangkalannya," aku Dwi.

Menurut Dwi, pembangunan jetty perlu dipertimbangkan sebagai solusi jangka panjang untuk mengendalikan sedimentasi yang terus menumpuk di sekitar muara.

Infrastruktur tersebut diharapkan dapat membantu menjaga akses perahu nelayan serta mempertahankan jalur keluar masuk perahu menuju laut. Jetty juga dapat berfungsi mengatur arus dan mengarahkan aliran air agar lebih terkonsentrasi.

"Jetty juga bisa melindungi muara dan mengurangi gangguan gelombang serta pergerakan sedimen di sekitar pintu muara. Tapi ini juga tergantung bagaimana desainnya," papar Dwi.

Dia menambahkan, munculnya kembali keluhan pendangkalan merupakan persoalan yang kerap terjadi di alur sungai menuju muara. Sebab, kawasan tersebut menerima sedimentasi yang berasal dari aliran sungai maupun laut.

"Ya solusinya mau tidak mau harus dibangun infrastruktur bernama jetty. Tapi harus dikaji terlebih dahulu karena jetty yang salah desain justru bisa memindahkan titik pendangkalan ke lokasi lain atau memperparah erosi pantai," pungkasnya.***