Pembiayaan Pembangunan Jalan Khusus Tambang Jadi Wewenang KemenPU-Pera

INILAH, Cibinong - Pembiayaan pembangunan jalan khusus tambang di wilayah Parung Panjang, Rumpin, dan Gunung Sindur di Kabupaten Bogor hingga Kabupaten Tanggerang yang semua menjadi tanggung jawab Pemprov Jabar dan Banten  kini beralih. Kini, pembiayaan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-Pera).

Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum menegaskan terkait hal itu berlaku beberapa waktu lalu. Saat ini, wewenang pembangunan jalan khusus tambang bukan lagi wewenang pemerintahan provinsi. 

"Pemprov Jabar tidak lagi berwenang dalam pembebasan lahan hingga pembiayaan pembangunan jalan khusus tambang karena kewenangannya ditarik ke KemenPU-Pera," kata Uu kepada wartawan, Minggu (23/6/2019).

Terkait waktu pembebasan lahan dan pembangunan jalan khusus tambang, dia menyerahkan sepenuhnya hal tersebut ke KemenPU-Pera ataupun Badan Pengolola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

"Dulu Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Jabar pernah merencanakan feasibility study (FS) jalan khusus tambang sepanjang 19 km. Namun, karena biaya yang dibutuhkan mencapai lebih dari Rp400 miliar dan alasan lainnya akhirnya wewenang tersebut ditarik Kemen PU-Pera," ujarnya.

Terpisah, Bupati Bogor Ade Yasin menerangkan ada perubahan rute jalan khusus tambang seiring  permohonan izin penggunaan lahan milik Perhutani menjadi jalan khusus tambang.

"Hasil diskusi beberapa waktu lalu kami akan menyurati Perhutani untuk diizinkan menggunakan lahan milik mereka untuk menjadi jalan khusus tambang, semoga keinginan  masyarakat terlindung dari efek negatif operasional truk tambang bisa terealisasi," terang Ade.

Selain jalan khusus tambang dan jam operasional truk tambang, mantan Wakil Ketua DPRD meminta perusahaan tambang membuat kantung-kantung parkir truk tersendiri.

"Kantung-kantung parkir truk tambang ini merupakan solusi lainnya agar truk tambang tidak lagi menjadi biang kemacetan dan kecelakaan lalu lintas baik di Kabupaten Bogor maupun Kabupaten Tanggerang, saya dengar perusahaan tambang menyetujui namun mereka mengirimkan syarat bahwa tidak ada lagi jam operasional truk tambang namun hal tersebut masih dinegoisasikan," tukasnya. (Reza Zurifwan)