Pemkab Bogor Digugat Ahli Waris Warga Pakansari, Diduga Belum Bayar Ganti Rugi Lahan

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menghadapi gugatan perdata dari seorang warga Pakansari, Kecamatan Cibinong, terkait dugaan belum dibayarnya ganti rugi.

Pemkab Bogor Digugat Ahli Waris Warga Pakansari, Diduga Belum Bayar Ganti Rugi Lahan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menghadapi gugatan perdata dari seorang warga Pakansari, Kecamatan Cibinong, terkait dugaan belum dibayarnya ganti rugi./INILAHKORAN-Reza Zurifwan

INILAHKORAN.ID-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menghadapi gugatan perdata dari seorang warga Pakansari, Kecamatan Cibinong, terkait dugaan belum dibayarnya ganti rugi lahan yang kini telah menjadi bagian dari Kompleks Olahraga Pakansari.

Gugatan tersebut diajukan oleh Arsyad selaku ahli waris Fauzina Thaib ke Pengadilan Negeri Cibinong. Dalam perkara ini, pihak yang turut digugat meliputi Bupati Bogor, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor, Lurah Pakansari, serta Camat Cibinong.

Lahan yang dipersoalkan memiliki luas sekitar 500 meter persegi di Blok 186, Pakansari, Cibinong. Menurut penggugat, tanah tersebut belum pernah dibebaskan atau diberikan ganti rugi oleh Pemkab Bogor saat pembangunan kawasan olahraga sekitar tahun 2006.

Kepala Bagian Kerja Sama Daerah dan Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor, Titto Jaelani, mengatakan pihaknya masih menunggu proses persidangan untuk memastikan fakta-fakta hukum yang sebenarnya.

"Saat ini sidang gugatan permohonan ganti rugi masih berlangsung. Kami akan melihat fakta persidangan dan menggali permasalahannya," kata Titto kepada wartawan, Senin (20/7/2026).

Menurut Titto, masih ada sejumlah hal yang harus dibuktikan dalam persidangan, termasuk legal standing penggugat sebagai ahli waris serta kepastian apakah lahan tersebut telah dibayarkan atau justru terdapat pihak lain yang menerima pembayaran.

"Ini baru pemanggilan para pihak, dicek legal standing penggugatnya. Terkait apakah lahannya sudah dibayar atau belum, kita lihat saja faktanya di Pengadilan Negeri Cibinong," ujarnya.

Ia juga tidak menutup kemungkinan adanya berbagai skenario, mulai dari lahan yang sebenarnya telah dibebaskan hingga dugaan adanya oknum yang menerima pembayaran ganti rugi.

Lebih lanjut, Titto menyebut gugatan tersebut menjadi momentum bagi Pemkab Bogor untuk mengevaluasi tata kelola administrasi pertanahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Kami akan menindaklanjuti hasil persidangan terkait gugatan yang meminta pembayaran ganti rugi atas lahan yang diduga milik ahli waris Fauzina Thaib," tuturnya.

Proses persidangan di Pengadilan Negeri Cibinong masih berlangsung dan akan menentukan apakah terdapat kewajiban Pemkab Bogor untuk membayar ganti rugi sebagaimana tuntutan yang diajukan penggugat.***


Editor : JakaPermana