Pemkab Cirebon Permudah Akses BBM Subsidi: Data Padu, Nelayan Maju

BAGI nelayan di Kabupaten Cirebon, bahan bakar minyak (BBM) bukan sekadar kebutuhan, melainkan bekal utama untuk melaut dan mencari nafkah.

Pemkab Cirebon Permudah Akses BBM Subsidi: Data Padu, Nelayan Maju
BBM: Petugas bersama perwakilan nelayan melakukan verifikasi dan integrasi data di SPBU sebagai upaya mempermudah akses BBM bersubsidi bagi nelayan di Kabupaten Cirebon.(Foto/INILAH/Maman Suharman )

Oleh: Muhammad Ginanjar

Ketika akses solar atau Pertalite bersubsidi terkendala, biaya operasional bisa membengkak dan berdampak langsung pada pendapatan keluarga.

Kini, Pemerintah Kabupaten Cirebon berupaya mengurangi kendala tersebut melalui penyelesaian integrasi data nelayan hingga 100 persen.

Pendataan ini diharapkan membuat nelayan lebih mudah mendapatkan BBM bersubsidi sekaligus memastikan bantuan energi dari pemerintah benar-benar diterima mereka yang berhak.

Integrasi data tersebut merupakan hasil sinergi Pemkab Cirebon dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta Pertamina Patra Niaga.

Bupati Cirebon, Imron, mengatakan tuntasnya pendataan tidak lepas dari kerja bersama pemerintah desa, kelompok nelayan, dinas terkait, hingga masyarakat yang terlibat dalam proses verifikasi di lapangan.

“Alhamdulillah, data kami sudah 100 persen. Ini berkat kerja sama dengan para kuwu, ketua nelayan, dinas terkait, dan masyarakat, sehingga semuanya bisa bekerja sebagai satu kesatuan,” kata Imron, Minggu (22/11).

Meski seluruh data telah terintegrasi, pekerjaan belum sepenuhnya selesai. Pemkab Cirebon masih perlu memastikan data tersebut tetap sesuai dengan kondisi di lapangan, mulai dari perubahan jumlah nelayan, kepemilikan kapal, hingga berbagai perkembangan lainnya.

Imron meminta para kuwu dan kelompok nelayan ikut aktif mengawasi sekaligus melaporkan perubahan data agar tidak ada nelayan yang kehilangan haknya akibat persoalan administrasi.

"Saya meminta semua kuwu dan kelompok nelayan aktif melakukan pengawasan terhadap perubahan data ini," ujarnya.

Bagi nelayan, kemudahan mengakses BBM bersubsidi diharapkan dapat mengurangi beban biaya operasional saat melaut. Pengeluaran yang lebih terkendali akan memberi ruang bagi nelayan untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik, terutama ketika hasil tangkapan tidak selalu menentu.

Imron menyebut keberhasilan Kabupaten Cirebon menuntaskan integrasi data tersebut juga mendapat apresiasi dari Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq. Capaian itu bahkan menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai salah satu daerah percontohan dalam penerapan sistem integrasi data nelayan.

Integrasi dilakukan dengan menghubungkan tiga basis data milik KKP, yakni Kusuka, Silat, dan Simkada, dengan sistem XStar milik BPH Migas. Penggabungan data ini diharapkan memperbaiki proses verifikasi penerima subsidi sekaligus membuat distribusi BBM lebih tepat sasaran.

“Selama ini nelayan tentu menghadapi kendala, salah satunya tidak sampainya BBM bersubsidi. Dengan melakukan integrasi ini, kita sangat berharap pada bulan-bulan ke depan ada peningkatan serius dari pendapatan nelayan," terang Imron.

Menurut Imron, integrasi surat rekomendasi pembelian BBM melalui sistem XStar telah diterapkan di 37 provinsi. Sistem tersebut diharapkan membuat proses verifikasi penerima subsidi menjadi lebih mudah, transparan, dan tidak lagi berbelit.

Nelayan di Kabupaten Cirebon nantinya dapat mengakses BBM sesuai ketentuan pemerintah, yakni solar bersubsidi seharga Rp6.800 per liter dan Pertalite Rp10.000 per liter.

“Ini sangat membantu nelayan di Kabupaten Cirebon,” ucapnya.

Rampungnya integrasi data menjadi langkah awal untuk memastikan nelayan tidak lagi terbebani persoalan administrasi ketika membutuhkan BBM untuk melaut.

Pemkab Cirebon berharap kebijakan ini benar-benar terasa manfaatnya, bukan hanya dalam proses pendataan, tetapi juga dalam mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan.

"Kami juga berharap pemerintah dapat memastikan distribusi energi bagi sektor perikanan berjalan lebih tertib dan tepat sasaran," pungkasnya. (bsf) 


Editor : Inilahkoran