Pemkab Kebut Persiapan MPLS Sekolah Rakyat

INILAH, Cirebon- Pemerintah Kabupaten Cirebon mematangkan persiapan pelaksanaan Open House dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi.

Sekadar informasi, MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi dijadwalkan berlangsung pada 30 Juli 2026 di Blok Silayur, Kelurahan Kaliwadas, Kecamatan Sumber.

Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Hafidz Iswahyudi, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan.

Rapat dihadiri jajaran perangkat daerah, unsur Forkopimcam, TNI-Polri, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), TKSK, Tagana, serta sejumlah pihak terkait.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Hafidz Iswahyudi, mengatakan Sekolah Rakyat merupakan program Kementerian Sosial Republik Indonesia yang pelaksanaannya didukung penuh oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.

“Pemkab Cirebon menjadi kepanjangan tangan Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menyelenggarakan dan mengelola Sekolah Rakyat. Karena itu, kami mengajak seluruh pihak bersama-sama menyukseskan pelaksanaan Open House dan MPLS ini,” ujar Hafidz, Selasa (28/7).

Ia menjelaskan, jadwal kegiatan yang semula direncanakan pada 13–14 Juli 2026 mengalami penyesuaian berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Sosial. Pelaksanaan kemudian ditetapkan pada 30 Juli 2026.

Menurut Hafidz, sisa waktu persiapan harus dimanfaatkan secara maksimal agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar sesuai harapan pemerintah pusat.

“Kami memohon dukungan seluruh perangkat daerah dan stakeholder agar pelaksanaan kegiatan ini berjalan sukses. Melalui rapat ini, kami juga ingin menyamakan persepsi terkait kebutuhan teknis di lapangan,” katanya.

Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan, menegaskan pentingnya penyusunan skenario kegiatan yang mampu menunjukkan kesiapan Kabupaten Cirebon dalam menjalankan program Sekolah Rakyat.

Menurutnya, seluruh persiapan harus mengacu pada kebutuhan pelaksanaan kegiatan sekaligus mendukung bahan pelaporan Kementerian Sosial kepada Presiden.

“Kita harus mengetahui target yang ingin ditampilkan dalam kegiatan ini, sehingga seluruh sumber daya dapat difokuskan untuk mendukung sasaran tersebut,” ujar Nanan.

(maman suharman)