Pengembalian Ijazah Siswa Sekolah Swasta yang Ditahan Diklaim Sudah 95 Persen Dikembalikan 

INILAHKORAN, Bandung - Ketua Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Jawa Barat Ade Hendriana mengklaim, pengembalian ijazah siswa sekolah swasta yang ditahan sudah 95 persen dikembalikan ke bersangkutan.

Ade menerangkan, ijazah siswa yang ditahan sejak lulus karena belum membayar tunggakan di sekolah, secara perlahan telah dikembalikan, sesuai hasil kesepakatan rapat kordinasi pada Februari 2025. 

"Kita sempat rakor pada tanggal 17-18 (Februari), kemudian kita sepakat bahwa kita akan mendistribusikan ijazah dengan klausul Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU)," ujar Ade Hendriana, Kamis 10 April 2025.

Dalam klausul tersebut, salah satunya meminta agar Pemerintah Provinsi meningkatkan BPMU dari nominal sebelumnya sebesar Rp600 ribu per siswa menjadi Rp1 - 2,5 juta per siswa pada tahun ini.

"Maka disepakati oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bahwa BPMU akan diberikan dengan porsi yang disebutkan tadi setelah sekolah SMA swasta lebih awal melaksanakan pendistribusian ijazah," ucapnya.

Bagi sekolah yang tidak mendistribusikan ijazahnya kata dia, dianggap menolak BPMU dari pemerintah provinsi dan keputusan itu dikembalikan ke masing-masing Yayasan dari satuan pendidikan.

"Jadi dikembalikan ke sekolahnya masing-masing, kalau keberatan dengan penyerahan ijazah maka dia (sekolah) menolak BPMU," terangnya.

Ade mengaku, belum memiliki data lengkap soal berapa banyak ijazah yang sudah diserahkan ke siswa lulusannya. Ade memastikan, beberapa sekolah di Kabupaten/Kota sudah mulai mendistribusikan ijazah.

"Di Cianjur itu sudah ribuan (ijazah) yang dibagikan dan untuk diketahui sudah banyak sekolah yang memposting informasi dan momen pembagian ijazah di media sosial," terangnya.

Sementara itu, Forum Komunikasi Kepala SMK Swasta (FKK SMKS) Jawa Barat meminta yayasan di masing-masing satuan pendidikan agar selektif dalam pendistribusian ijazah ini agar tidak berdampak pada tanggungjawab orangtua siswa yang masih aktif.

"Kami sampaikan penyerahan ijazah tetap mengacu pada kebijakan yang berlaku dengan prinsip kehati-hatian dan keadilan, karena untuk mengatasi efek sosial berikutnya berkaitan dengan siswa yang masih aktif berkaitan dengan Hak dan tanggungjawabnya," ujar Ketua FKK SMKS Jabar Acep Sundjana Djakaria.

Jangan sampai kata dia, pendistribusian ijazah ini berimbas pada tunggakan yang lebih besar pada tahun berikutnya, karena kepedulian ataukewajiban orangtua terhadap pendidikan semakin menurun.

"Sekolah memprioritaskan penyerahan ijazah kepada siswa dari keluarga tidak mampu, yang prosesnya disertai dengan verifikasi sesuai data dan kategori keluarga kurang mampu," ucapnya.

Langkah ini diambil, untuk memastikan bahwa siswa yang benar-benar membutuhkan dapat segera memperoleh haknya tanpa kendala.

"Proses penyaluran ijazah terus diupayakan berjalan tertib, transparan, dan bertanggung jawab oleh masing-masing satuan pendidikan," ujarnya.

"Kami juga sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan atau solusi yang berkeadilan untuk membantu penyelesaian tunggakan administrasi yang cukup besar, sehingga tidak menjadi penghalang bagi para siswa untuk melanjutkan jenjang pendidikan maupun memasuki dunia kerja," imbuhnya.