Perpamsi Soroti RUU BUMD dan Transformasi Tata Kelola Air Minum

INILAHKORAN, Bogor - Di Forum Rakernas, Ketua Umum Perpamsi Arif Wisnu Cahyono mengatakan kini pihaknya membahas sejumlah isu aktual, termasuk perkembangan pembahasan RUU BUMD dan transformasi tata kelola air minum, air limbah, serta persampahan di Indonesia.

"RUU BUMD menjadi perhatian karena menyangkut kepentingan seluruh BUMD, khususnya BUMD Air Minum. Kita berharap ada kekhususan bagi PDAM, karena tidak bisa disamakan dengan BUMD lain. Fungsi pelayanan publik harus menjadi prioritas utama," kata Arif saat Rakernas Perpamsi 2025 di Kota Bogor, Sabtu 15 November 2025. 

Arif memaparkan, akses air minum di sejumlah daerah masih rendah sehingga pelayanan perlu diperkuat sebelum mengejar profit. 

"Bogor dan Surabaya sudah tinggi cakupannya, tapi daerah lain belum. Jadi laba bukan tujuan utama, tapi pelayanan. Untuk yang cakupannya sudah tinggi, barulah PAD bisa menjadi prioritas kedua," paparnya.

Terkait pemilihan pengurus, Arif menegaskan proses tersebut tidak dilakukan dalam Rakernas kali ini  tapi akan dilakukan pada Musyawarah Perusahaan Air Minum Nasional (Mapamnas). 

"Pemilihan tidak hari ini. Nantinya akan digelar di Surabaya pada Mapamnas ke-15," ujarnya. 

Sementara itu, Rakernas Perpamsi 2025 dibuka Wali Kota Bogor Dedie A Rachim. Forum itu dihadiri 29 dari 31 pengurus daerah Perpamsi yang mewakili provinsi di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua.

Dedie menuturkan, materi yang dibahas dalam Rakernas Perpamsi 2025 ini  yaitu terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tengah disiapkan pemerintah pusat.

"Undang-undang BUMD nantinya akan terkait langsung dengan perusahaan-perusahaan daerah. Ini dapat menjadi informasi atau pengetahuan bagi kita semua," tuturnya.

Dedie berharap, Rakernas dapat berjalan lancar serta mampu menghasilkan keputusan strategis, termasuk pemilihan pengurus baru yang sah.