Purbaya Siap Sidak Langsung Aduan Publik di WhatsApp “Lapor Pak Purbaya” yang Tembus 28 Ribu Pesan

INILAHKORAN - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan turun tangan langsung memantau penanganan laporan masyarakat melalui layanan WhatsApp “Lapor Pak Purbaya”, yang hingga kini telah menerima lebih dari 28.390 pesan masuk.

Dalam taklimat media di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (24/10/2025), Purbaya menjelaskan bahwa sebanyak 14.025 pesan telah diverifikasi, sementara 14.365 lainnya masih dalam proses pemeriksaan. 

Dari total laporan yang diverifikasi, 722 merupakan aduan, 353 berisi masukan, 432 berupa pertanyaan, dan 12.518 tergolong pesan lain-lain.

“Proses verifikasi terus berjalan agar semua laporan masyarakat bisa ditangani secara independen dan transparan,” kata Purbaya.

Untuk menjaga objektivitas, aduan yang sudah diverifikasi diteruskan ke Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu, dengan koordinasi teknis bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Hingga 24 Oktober 2025 pukul 08.00 WIB, tercatat 239 laporan terkait DJP dan 198 laporan terkait DJBC telah diserahkan ke Itjen untuk ditindaklanjuti.

Purbaya juga menegaskan akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara acak guna memastikan setiap aduan benar-benar diproses.
“Kalau sudah banyak laporan masuk, saya akan datangi langsung orangnya, atau saya telepon sendiri. Supaya kontrolnya dari saya langsung,” tegasnya.

Namun, ia mengakui proses verifikasi kerap terkendala karena pelapor sulit dihubungi. Banyak pelapor tidak mengangkat telepon lantaran nomor yang menghubungi tidak dikenal. Untuk mengatasi hal itu, Purbaya mengumumkan nomor resmi verifikasi baru, yakni 0815-9966-662.

“Kalau ada yang menelepon mengaku dari Lapor Pak Purbaya tapi bukan dari nomor ini, jangan dipercaya. Nomor resmi untuk verifikasi hanya 0815-9966-662, sedangkan kanal aduan tetap di 0822-4040-6600,” ujar Purbaya menegaskan.

Dengan langkah ini, Kemenkeu berharap sistem “Lapor Pak Purbaya” menjadi saluran efektif bagi publik untuk menyampaikan keluhan, kritik, maupun aspirasi terkait pelayanan fiskal dan pajak secara aman dan terverifikasi.