Pusat Pemerintahan Terus Bergulir, Tahun Ini untuk Lapangan Bola, Masjid, dan MPP

INILAHKORAN.ID - Kepala Bidang Penataan Ruang dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Latif Priyadi memaparkan, pembangunan pusat pemerintahan Kota Bogor terus bergulir.

Dia mengatakan, untuk tahun ini progres pembangunan itu sudah proses pematangan lahan hingga perencanaan untuk lapangan bola, masjid, dan MPP. 

"Katulampa nanti untuk 2026, itu kami lanjutan untuk DED, perencanaan untuk apa namanya? perencanaan pematangan lahan. Itu satu di kami, di bidang kami. Kemudian ada perencanaan untuk lapangan bola, masjid dan MPP. Itu nanti sayap selatan ya. Yang sudah ada DED-nya, sudah ada perencanaannya itu sayap utara," kata Latif, Senin 16 Maret 2026.

Dia memaparkan, tahun ini masih fokus ke sayap selatan karena memang dari sisi anggaran fisiknya lebih kecil. Untuk gedung utamanya sendiri yang di sayap utara itu zona utara, membutuhkan anggaran kurang lebih Rp650 miliar karena gedung perkantoran. 

"Nah makanya nanti arahannya dibikin grid-grid dahulu, mana yang untuk lapangan, mana untuk yang masjid dan sebagainya, gitu. Dari sisi bidang yang lain, untuk jalan akses juga direview tahun ini. Direview untuk perencanaannya dan nanti akan dilakukan fisik dari Bidang Bina Marga," paparnya. 

"Satu tahun anggaran aja, karena memang anggarannya tidak besar ya. Cuman nanti bertahap, misalkan tahap sekarang jalan akses dulu, kemudian nanti tahun depan apa lagi gitu, biasanya satu tahun," tambah Latif. 

Latif memaparkan, untuk anggaran saat ini menggunakan anggaran APBD Kota Bogor, untuk fisiknya yang besar sehingga ada beberapa alternatif pembiayaan sumber, mungkin dari APBN atau mungkin dari dana transfer dan sebagainya. 

"Karena memang besar sekali untuk pembangunan kantor pusat pemerintah Kota Bogor. Tengah dilakukan review untuk jalan tembusnya, lahan untuk gedung dan jalan akses sudah dilakukan cut and fill. Dari bidang pemeliharaan, ada alat berat, nah sekarang mau dilakukan perkerasan gitu," jelasnya. 

Latif menambahkan, dipastikan untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP), Dinas PUPR Kota Bogor dan Satpol PP Kota Bogor dipastikan tidak dikantor baru. 

"Untuk kami pertimbangannya adalah mobilisasi alat berat ya, kemudian kalau yang dari damkar dan Satpol PP juga mobilisasi damkarnya serta harus quick respons," pungkasnya.