R3 Tertahan Sengketa Lahan

Oleh : Rizki Mauludi

Proyek pembangunan Jalan Regional Ring Road (R3) di Kelurahan Katulampa, Kota Bogor, belum sepenuhnya bisa menuntaskan pekerjaan fisik.

Meski progres pembangunan telah mencapai 73 persen, penyelesaian jalan tersebut masih tersandung persoalan pembebasan lahan yang berujung gugatan di pengadilan.

Pembangunan yang semula berjalan bertahap kini harus menunggu kepastian hukum. Sejumlah bidang tanah yang belum dibebaskan membuat pekerjaan konstruksi sepanjang kurang lebih 50 meter belum dapat dilanjutkan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor Rr.

Juniarti Estiningsih mengatakan, kendala muncul ketika pemerintah kota bersiap melakukan eksekusi atas lahan yang pembayarannya ditempuh melalui mekanisme konsinyasi di Pengadilan Negeri (PN) Kelas I A Bogor.

Namun, pemilik lahan justru mengajukan gugatan menjelang proses eksekusi dilakukan.

"Ya, soal jalan R3, pembangunan fisiknya sudah 73 persen. Namun, terkait konsinyasi. Ternyata saat terakhir kami akan persiapan eksekusi, dari pihak pemilik lahan melakukan gugatan," ungkap Esti, Rabu (11/11).

Situasi tersebut membuat kelanjutan pekerjaan fisik harus menyesuaikan kondisi di lapangan. Pemerintah Kota Bogor pun menyiapkan addendum kontrak agar pekerjaan tetap berjalan tanpa harus menunggu seluruh persoalan lahan selesai.

Esti menjelaskan, penyesuaian pekerjaan mencakup bagian jalan sepanjang kurang lebih 50 meter yang masih terkendala pembebasan lahan. Pekerjaan konstruksi yang belum bisa dilaksanakan akan dialihkan sementara ke sejumlah pekerjaan penunjang jalan.

"Jadi kami adakan adendum terkait dengan pekerjaan, kurang lebih untuk panjang 50 meter, seluas dan sepanjang beberapa lahan yang belum dibebaskan," terangnya.

Dengan progres mencapai 73 persen, pembangunan R3 sebenarnya telah menjangkau hampir seluruh bentang jalan hingga mendekati titik yang nantinya tersambung dengan jembatan. Namun, keberadaan bidang tanah yang masih terkonsinyasi membuat jalur tersebut belum bisa tersambung secara utuh.

"Ya, sampai ke ujung.

Dan di tengah-tengahnya yang masih terkonsinyasi," jelasnya.

Pemerintah Kota Bogor masih menunggu proses gugatan di pengadilan. Esti berharap persoalan tersebut memperoleh kepastian pada akhir November 2026 sehingga proses eksekusi dapat dilakukan sebelum batas akhir pekerjaan.

"Jadi mudah-mudahan di akhir bulan ini, karena mereka melakukan gugatan dan waktunya hanya di 30 hari, kami menunggu saja dari pengadilan. Nanti kalau akhir tahun ada eksekusi, ya.

Untuk rampungnya pengerjaan fisik sesuai kontrak sampai 11 Desember 2026," tambah Esti.

Meski menghadapi hambatan pembebasan lahan, Dinas PUPR Kota Bogor berupaya menjaga target penyelesaian proyek sesuai kontrak. Penyesuaian pekerjaan melalui addendum menjadi salah satu cara agar pembangunan tetap berlangsung sembari menunggu kepastian hukum.

Esti mengakui, jalan tersebut belum bisa tersambung sepenuhnya selama lahan yang terkendala konsinyasi belum dibebaskan.

Namun, pihaknya optimistis pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kontraktor tetap dapat diselesaikan sesuai jadwal.

"Kami akan usahakan tidak mundur sih, atau sesuai kontrak. Jadi progresnya kemungkinan tercapai sesuai dengan kontrak," pungkasnya. (gin)