Ratusan Ulama dan Tokoh Masyarakat Jabar Keluarkan Fatwa Wajib Dukung AMIN
Sebanyak 265 ulama dan tokoh masyarakat Jabar mengeluarkan fatwa wajib mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) pada Pilpres 2024 yang dihelat Rabu 14 Februari mendatang.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung - Sebanyak 265 ulama dan tokoh masyarakat Jabar mengeluarkan fatwa wajib mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) pada Pilpres 2024 yang dihelat Rabu 14 Februari mendatang.
Salah satu tokoh ulama Jabar KH Athian Ali mengatakan, masyarakat kini diakuinya tengah kebingungan memilih figur calon presiden dan wakil untuk periode 2024-2029. Maka dari itu pihaknya mengeluarkan surat fatwa yang ditandatangani ulama dan tokoh masyarakat Jabar untuk mendukung AMIN.
"Kami memang ulama di Jabar melihat umat tak boleh dibiarkan dalam kebingungan, menentukan selamat tidaknya negeri ini. Umat Islam harus dibimbing dan arahkan nyatakan wajib pilih pasangan AMIN dengan pertanggungjawaban dunia akhirat. Ada 265 ulama dan tokoh masyarakat Jabar," ujarnya di Hotel Papandayan, Kota Bandung, Minggu 28 Januari 2024.
Ali melanjutkan, kini diduga banyak terjadi indikasi kecurangan jelang pencoblosan. Menyikapi hal ini, jangan sampai terjadi kata dia, Indonesia dipimpin dari hasil kecurangan.
"Kami sepakat kawal dan tak beri kesempatan orang lakukan kecurangan agar mimpin negeri ini betul-betul memimpin dengan cara halal bukan haram. Jika terjadi maka tak diberkahi Allah," imbuhnya.
Sementara itu, Anies Baswedan mengungkapkan,dukungan yang diberikan ratusan ulama dan tokoh masyarakat Jabar merupakan amanah yang harus ditindaklanjuti, dengan menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat.
"Ini sebuah amanah kami merasa bersyukur bahwa harapan yang dititipkan oleh jutaan orang Indonesia yang kami temui selama setahun lebih hari ini harapan itu dipanggul lebih banyak lagi dengan dukungan para alim ulama dari Jabar," imbuhnya.
Dia juga sepakat, bahwa masyarakat jangan sampai dibiarkan memilih pemimpin yang curang. Dia bahkan sempat menyebut salah satu contoh dari kecurangan yakni terkait dengan netralitas aparat negara. Namun, dia enggan menyebut contohnya secara pasti.
"Untuk aparat negera bertindak netral tak perlu usaha tambahan. Cukup jalankan ketentuan yang ada. Kalau tak netral itu harus ada usaha tambahan biaya tambahan dan energi. Jadi curang itu perlu effort ekstra. Tapi kalo netral dan jalankan seharusnya tak perlu tambahan apa-apa," tandasnya. (yuliantono)
Editor : Doni Ramdhani
