Realisasi Penyerapan Belanja Daerah Pemkab Cirebon Masih Rendah
Hingga pertengahan triwulan III 2024, realisasi penyerapan anggaran belanja daerah Pemkab Cirebon masih rendah.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Cirebon - Hingga pertengahan triwulan III 2024, realisasi penyerapan anggaran belanja daerah Pemkab Cirebon masih rendah.
Berdasarkan data BKAD Kabupaten Cirebon, per 9 Agustus 2024 menunjukkan anggaran pendapatan daerah tercatat sebesar Rp4,5 triliun. Sedangkan anggaran belanja daerah terhitung sebesar Rp4,7 triliun.
Dari anggaran pendapatan daerah tersebut baru terealisasi Rp2,5 triliun sementara realisasi penyerapan anggaran belanja daerah baru mencapai Rp2,1 triliun.
Jika dipersentasikan, realisasi pendapatan daerah ada pada angka 55,31 persen. Sementara persentasi untuk penyerapan anggaran belanja daerah baru ada di angka 44,67 persen.
Padahal, sejumlah narasumber di Pemkab Cirebon yang enggan disebutkan namanya menilai seharusnya realisasi belanja per 31 Juli 2024 itu realisasi belanja daerah harus sudah mencapai 50-60 persen.
"Realisasi pendapatan lebih tinggi dari realisasi belanja itu mengindikasikan bahwa kas daerah Pemkab Cirebon masih aman. Ini tidak seperti yang beredar di grup whatsapp bahwa keuangan Pemkab Cirebon mengalami defisit," katanya, Senin 12 Agustus 2024.
Sumber lainnya juga menilai, kalau melihat data yang ada mengisyaratkan realisasi pendapatan sudah sesuai dengan target perencanaan. Artinya, sampai pertengahan triwulan III ini Pemkab Cirebon mempunyai kas sekitar Rp400 miliaran. Namun anehnya, kenapa penyerapan belanja daerah di perangkat daerahnya masih rendah.
"Coba bandingkan saja antara realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja. Ada uang yang belum dibelanjakan sekitar Rp400 miliaran. Yang harus ditelusuri itu, faktor apa yang mempengaruhi hingga realisasi belanja masih rendah," ucap sumber lainnya.
Sementara itu, Kabid Perbendaharaan dan Aklap BKAD Kabupaten Cirebon Aris Risdianto menyebutkan rendahnya realisasi penyerapan anggaran belanja daerah itu terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya, banyaknya anggaran kegiatan yang berasal dari Banprov. Kegiatan tersebut ada di beberapa SKPD seperti di Kimrum, DPUTR dan Disperindag.
"Memang kelihatannya masih rendah. Tapi kalau saja kegiatan dari Banprov sudah selesai, ya pencapaiannya pasti melejit. Pencairannya kan setelah selesai pekerjaan. Sekarang pekerjaan banyak yang masih dalam proses," ungkap Aris.
Aris meyakinkan, penyerapan anggaran belanja daerah akan terealisasi di akhir tahun ini. Hal itu karena pekerjaan juga dipastikan selesai dan pembayaran juga akan bisa dicairkan. Artinya, penyerapan anggaran belanja daerah sesuai target.
Editor : Doni Ramdhani


