Resolusi Demokrat Cimahi 2026: Fokus Ekonomi dan Transformasi Pelayanan, Hadapi Pengangguran Akibat Stagnasi Industri

INILAHKORAN.ID – resolusi Partai Demokrat Kota Cimahi tahun 2026 menjadi landasan politik untuk mendorong transformasi pelayanan publik berbasis teknologi dan mengawasi kebijakan strategis, dengan prioritas utama mengatasi stagnasi sektor industri dan meningkatnya risiko pengangguran. 

Demikian pernyataan yang disampaikan Sekretaris DPC Partai Demokrat sekaligus Anggota DPRD Kota Cimahi, Iwan Setiawan.

Menurut Iwan, Fraksi Partai Demokrat (FPD) di DPRD Cimahi bakal tetap mendukung kebijakan pemerintah daerah yang pro-rakyat, sambil mendorong inovasi di organisasi perangkat daerah (OPD) yang bersentuhan langsung dengan layanan dasar. 

“Kami dorong pengembangan sistem pelayanan online dan pemanfaatan teknologi informatika untuk mempermudah akses masyarakat,” kata Iwan.
 
Iwan menyebut, fokus pengawasan tahun ini diarahkan ke sektor ekonomi, yang dianggap paling mendesak. Fraksi Partai Demokrat bakal mengawasi ketersediaan bahan pokok, kualitas pelayanan kesehatan, dan efektivitas dukungan terhadap ekonomi mikro, terutama UMKM yang ditopang oleh Koperasi Merah Putih di Cimahi. 

“Peningkatan kualitas pengawasan anggaran publik menjadi kunci untuk memastikan layanan cepat dan transparan," ujarnya. 

"Kami bermitra dengan eksekutif sebagai pelaksana, dan hanya mengawasi penggunaan anggaran agar tepat sasaran melalui komisi dan Anggota Komisi Daerah (AKD),” jelasnya.
 
Evaluasi periodik kinerja eksekutif akan menjadi instrumen utama untuk memeriksa akuntabilitas setiap SKPD. 

“Di tahun 2026, kita akan melakukan evaluasi berkala untuk melihat sejauh mana capaian target setiap SKPD tercapai,” ujarnya.
 
Mengenai persiapan menghadapi pemilu 2029, terang Iwan, peta politik masih dinamis dan partai belum membuka arah koalisi. 

Namun, perencanaan kaderisasi dan regenerasi politik sudah berjalan, dengan pendidikan kader muda melalui diklat politik (dikpol) untuk memperkuat posisi Demokrat di eksekutif dan legislatif.
 
Di balik target tersebut, Iwan menyoroti ancaman terbesar Cimahi, yakni pengangguran akibat kemunduran sektor industri. 

“Banyak pabrik berada dalam kondisi stagnan, yang memukul Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mempersempit peluang kerja. Dulu sektor industri adalah primadona Cimahi, sekarang sudah mati suri untuk PAD,” katanya. 

Oleh karena itu, Iwan mendorong pemerintah menghidupkan UMKM untuk mengimbangi kerugian akibat kejatuhan industri.
 
Jika seluruh resolusi berjalan mulus, Iwan memiliki harapan sederhana untuk Cimahi pada 2029. 

“Kota yang lebih baik, mantap, dan bahagia untuk seluruh warganya, meskipun dinamika politik masih sangat dinamis,” tandasnya. ***