Rusun Sadang Serang Berpotensi Jadi Skema Pertama di Indonesia, Tunggu Lampu Hijau

INILAHKORAN.ID - Rencana pembangunan Rusun Sadang Serang memasuki tahap penting. Pemkot Bandung masih menunggu kepastian regulasi, merealisasikan rusun sederhana milik (rusunami) yang disebut berpotensi menjadi skema pertama di Indonesia.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, untuk keperluan Rusun Sadang Serang itu pihaknya tengah melakukan pembahasan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait aturan pembangunan hunian tersebut.

"Tadi malam rapat sama BPKP, malam ini rapat sama BPK. Kita akan pastikan dulu secara aturan bisa, karena ini terobosan baru," kata Farhan, Jumat (24/7/2026).

Menurutnya, tantangan utama dalam proyek tersebut adalah belum adanya kepastian mengenai mekanisme kepemilikan hunian. Sebab, lahan yang digunakan merupakan aset milik Pemkot Bandung. Sementara, pembangunan dilakukan pihak swasta.

"Masih berat sih, karena kita masih mengubah aturan. Problemnya adalah tanah punya pemerintah, dibangun oleh swasta," ucapnya.

Farhan menjelaskan, proyek hunian vertikal Sadang Serang direncanakan memiliki kapasitas sekitar 500-800 unit dengan bangunan setinggi 10 lantai. Hunian tersebut, diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan skema kepemilikan yang terjangkau.

"500 unit sampai 800 unit, 10 lantai," ujar dia.

Dia mengatakan, nantinya pemerintah daerah akan menggunakan skema hak guna bangunan (HGB) dengan jangka waktu tertentu. Skema yang dirancang, mencakup masa berlaku 80 tahun melalui beberapa tahap perpanjangan.

"Kita kan jual HGB, ya 80 tahun. 30 tahun, perpanjang sekali 20 tahun, perpanjang sekali lagi 30 tahun," jelasnya.

Namun sambung Farhan, pihaknya masih harus memastikan apakah sertifikat strata title atau sertifikat kepemilikan satuan rumah susun dapat diterbitkan kepada masyarakat meski bangunan berdiri di atas tanah milik pemerintah daerah.

"Baik BPKP maupun BPK belum memberikan lampu hijau, apakah boleh kita menerbitkan sertifikat strata title atau rusun diserahkan pada masyarakat swasta tapi di atas tanah milik Pemkot," ujar dia.

Pihaknya menyebut, jika skema tersebut mendapat persetujuan. Pembangunan hunian vertikal Sadang Serang akan menjadi contoh baru, dalam pengelolaan aset pemerintah untuk penyediaan hunian masyarakat.

"Kalau memang bisa, ini yang pertama di Indonesia. Jadi kita masih menunggu penelusuran aturan," ucapnya.

Dia menambahkan, Pemkot Bandung terus berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) agar rencana tersebut dapat berjalan sesuai ketentuan.