Kampung Nelayan Merah Putih 2027, Pemkab Cirebon Ajukan 14 Lokasi ke KKP

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Kabupaten Cirebon mengusulkan 14 desa sebagai lokasi pembangunan kampung nelayan Merah Putih (KNMP) pada 2027. Jumlah tersebut sekaligus meluruskan informasi sebelumnya yang menyebutkan hanya sembilan lokasi yang diusulkan.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pengawasan DKPP Kabupaten Cirebon, Teguh Budiman, mengatakan seluruh lokasi tersebut telah disampaikan sebagai usulan pemerintah daerah kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Ke-14 desa yang diusulkan meliputi Suranenggala Kidul, Karangreja, Bungko Lor, Grogol, Mertasinga, Kanci Kulon, Waruduwur, Bandengan, Pengarengan, Ender, Bungko, Kalipasung, Gebang Ilir, dan Gebang Kulon.

"Yang kita usulkan adalah 14 lokasi. Nanti setelah dilakukan survei dan kajian oleh kementerian, akan ditentukan lokasi mana saja yang bisa diakomodasi," ujar Teguh, Rabu (11/11/2026).

Dia menjelaskan, program KNMP merupakan program pemerintah pusat melalui KKP yang memiliki dua kategori pembangunan, yakni kawasan hub dan penyangga.

Kategori hub memiliki fasilitas lebih lengkap, mulai dari cold storage, pabrik es, perbengkelan, kantor pengelola, balai nelayan, tempat pembuangan sampah (TPS), toilet, hingga gerai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sementara itu, fasilitas pada kategori penyangga disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah. Pembangunan dapat berupa pabrik es maupun cold storage untuk menjaga kualitas hasil tangkapan nelayan agar tidak cepat membusuk.

Menurut Teguh, penentuan kategori hub atau penyangga tidak semata-mata berdasarkan usulan pemerintah daerah. Kementerian akan mempertimbangkan luas lahan, potensi perikanan, serta hasil survei di lapangan.

"Harapannya ada lokasi yang bisa menjadi hub, seperti di Bondet. Karena untuk wilayah timur sudah ada Gebangmekar. Namun, penentuannya tetap menjadi kewenangan kementerian," jelasnya.

Saat ini, KNMP kategori hub telah dibangun di Desa Gebangmekar, Kecamatan Gebang. Kawasan tersebut diharapkan menjadi pusat penghubung aktivitas perikanan dengan kampung nelayan lainnya, termasuk dalam distribusi dan pemasaran hasil tangkapan.

Adapun pada 2026, terdapat dua lokasi yang masuk rencana pembangunan KNMP, yakni Citemu dan Ambulu. Namun, penetapan kategori pembangunan di kedua lokasi tersebut masih menunggu hasil survei dan kajian.

Teguh meyakinkan, seluruh pembiayaan pembangunan infrastruktur KNMP bersumber dari pemerintah pusat melalui KKP. Pemerintah daerah berperan sebagai penerima manfaat, sedangkan pengelolaannya nantinya harus terintegrasi dengan koperasi desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

"Selain infrastruktur utama, kami berharap fasilitas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) juga tersedia di setiap lokasi KNMP untuk mempermudah akses bahan bakar bagi nelayan," jelasnya.

Dia menambahkan, pemerintah daerah berharap seluruh 14 lokasi yang diusulkan untuk 2027 dapat diakomodasi pemerintah pusat. Meski demikian, realisasi pembangunan memungkinkan dilakukan secara bertahap sesuai hasil kajian dan kebijakan kementerian, termasuk kemungkinan berlanjut hingga 2028.

"Harapan kami, seluruh 14 lokasi yang diusulkan bisa diakomodasi pemerintah pusat. Namun, realisasi pembangunannya bisa dilakukan secara bertahap sesuai hasil survei, kajian, dan kebijakan kementerian. Bahkan, tidak menutup kemungkinan sebagian dilanjutkan pada 2028," pungkas Teguh.***