Satgas MBG KBB Hentikan Sementara 41 Dapur, Air Bersih dan IPAL Jadi Sorotan
Satgas MBG Bandung Barat menghentikan sementara 41 dapur yang belum memenuhi standar sanitasi. Sebanyak 253 SPPG akan diperiksa mulai pekan ketiga November.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID- Evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan operasional dapur penyedia Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) kian diperketat.
Satuan Tugas (Satgas) MBG KBB mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara (suspend) operasional 41 Dapur MBG yang terbukti belum memenuhi standar teknis, sekaligus menjadwalkan pemeriksaan lapangan terhadap 253 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai pekan ketiga November.
Ketua Satgas MBG KBB, Fauzan Azima menegaskan, penangguhan izin operasional 41 dapur tersebut merupakan tindakan preventif guna mengantisipasi risiko gangguan kesehatan dan standar kelayakan konsumsi bagi para penerima manfaat.
Menurutnya, pembenahan tidak boleh dilakukan setengah-setengah, terutama pada infrastruktur vital penunjang kebersihan makanan.
"Kami tidak ingin mengambil risiko sekecil apa pun terkait keselamatan anak-anak penerima program," kata Fauzan, Rabu (11/11/2026).
"Ke-41 Dapur MBG yang saat ini dipembekuan sementara belum bisa beroperasi kembali sampai seluruh parameter utama, khususnya ketersediaan air bersih yang teruji laboratorium, sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta higienitas sanitasi terpenuhi 100 persen," sambungnya.
Memasuki pekan ketiga November, ungkap Fauzan, Satgas MBG KBB bakal menerjunkan tim khusus untuk menyisir dan memeriksa secara rinci 253 SPPG yang tersebar di wilayah Bandung Barat.
"Verifikasi faktual ini mencakup uji petik kualitas air secara berkala, audit teknis pembuangan limbah IPAL agar tidak mencemari lingkungan sekitar, hingga sertifikasi laik fungsi bagi seluruh staf pengolah makanan di dapur penerima program," sebutnya.
Fauzan menambahkan, pencabutan status suspend bagi 41 dapur bermasalah sepenuhnya bergantung pada hasil inspeksi ulang dan komitmen pengelola dalam memperbaikinya.
"Pencabutan status suspend bukan sekadar formalitas administrasi di atas kertas. Pengelola dapur harus membuktikan perbaikan nyata di lapangan," ujarnya.
"Jika hasil audit sanitasi, kebersihan sumber air, dan kelayakan IPAL dinyatakan lolos verifikasi oleh tim ahli, baru izin operasionalnya kami buka kembali. Jika belum lolos, penghentian berlanjut," pungkasnya.***
Editor : JakaPermana
