Sentil Program OPD yang Tak Efektif, Wakil Ketua DPRD KBB Dorong Peningkatan Kesejahteraan Guru Ngaji

INILAHKORAN, Ngamprah - Kesejahteraan guru ngaji masih menjadi pekerjaan rumah yang belum mampu dientaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat.

Kondisi ini menuai keprihatinan sejumlah pihak, termasuk Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) Asep Dedi.

"Forum Komunikasi Ulama Umaro (FKKU) KBB harus menjadi ruang dialog yang substansial antara ulama dan pemerintah, bukan sekadar acara seremonial," kata Asep Dedi.

Meski begitu, politisi PKB KBB ini mengapresiasi komitmen Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, dalam mengimplementasikan visi misi 'Agamis' melalui forum ini.

"Saya apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati. Visi misi amanah, khususnya poin Agamis, sudah sedikit terimplementasi dalam ruang FKKU ini," ujarnya.

Kendati begitu, Asep Dedi mengingatkan bahwa kehadiran pemerintah di tengah-tengah kehidupan pesantren masih minim.

"Konsistensi antara visi 'Agamis' dengan aksi nyata di lapangan, khususnya dalam ruang-ruang ke pesantrenan harus menjadi hal yang ditekankan," ucapnya.

Sementara dalam konteks Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RJPMD) tentang peningkatan kualitas SDM, Asep Dedi secara khusus menyoroti lingkup pondok pesantren.

Ia mengkritik program-program peningkatan kapasitas yang banyak dijalankan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilainya seremonial dan tidak efektif.

"Daripada anggaran habis untuk program-program peningkatan kapasitas yang kualitasnya tidak meningkat-meningkat, lebih baik dialihkan untuk memperhatikan kesejahteraan para guru ngaji," ujarnya.

"Keberpihakan kepada mereka adalah kunci nyata meningkatkan kualitas SDM," tegasnya.

Lebih lanjut Asep Dedi mengungkapkan, merasionalisasi asumsinya dengan data mengenai honor guru ngaji di KBB yang saat ini hanya Rp 300.000 per bulan.

Ia mengusulkan agar setiap guru ngaji diberikan insentif sebesar Rp 1.200.000 per tahun, dengan rincian Rp 1.000.000 untuk insentif langsung dan Rp 200.000 untuk BPJS Ketenagakerjaan.

"Misalkan guru ngaji di KBB ada 10.000 orang. Jika setiap orang diberi insentif Rp 1.200.000 per tahun, maka APBD dalam satu tahun anggaran hanya terkuras Rp 12 Miliar," sebutnya.

"Bandingkan dengan anggaran miliaran untuk program peningkatan kapasitas OPD yang hasilnya tidak jelas," paparnya.

Sebagai wakil rakyat, Asep Dedi menegaskan untuk mewakili suara ulama dan umara untuk mendesak Bupati Jeje memberikan perhatian khusus pada peningkatan kesejahteraan guru ngaji.

"Saya berharap kepemimpinan Bupati Jeje saat ini mampu mencetak sejarah baru dengan keberpihakan nyata terhadap pesantren dan guru ngaji," ucapnya.