Soal Data Pangan, Ini Bedanya Amran dan SYL

INILAH, Jakarta - Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menuding data lahan sawah yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), tidak akurat.

Selain itu, skema Kerangka Sampel Area (KSA) yang digunakan BPS dalam memproyeksikan luas panen merupakan, dinilai menjerumuskan. Atas penilaian ini, sejumlah pihak bereaksi.

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Darori Wonodipuro menilai, pernyataan Amran sangat tidak relevan. Menurutnya, informasi yang dikeluarkan BPS, merupakan data resmi pemerintah. Sehingga, kalau menurut Amran data BPS salah, maka harus percaya kepada siapa?

"Ya kalau BPS salah, sama percaya siapa lagi. Ya kan BPS itu apapun yang dikeluarkan oleh BPS itu salah atau benar harus kita akui karena itu sudah melalui kajian dan pertimbangan para pakar. Itu juga resmi dari pemerintah," kata Darori kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (10/26/2019).

Darori menganggap, apa yang diucapkan mantan mentan itu, bersifat sepihak. Sebagai anggota DPR, acuan data yang sahih untuk dipergunakan, ya tentu saja dari BPS. "Kalau dia (Amran) salah itu versinya dia. Tetapi kalau kita sebagai aparat sebagai anggota dewan, ya kita pedomannya itu (Data BPS). Kita percaya itu (data BPS)," kata dia.

Selain itu, Darori melihat mentan baru yakni Syahrul Yasin Limpo (SYL), cukup berpengalaman serta teliti. "Kalaupun Amran bilangnya salah, yang biarin saja dia sudah selesai kan. Kalaupun dibilang salah, nanti juga akan dikroscek oleh mentan yang baru. Tetapi untuk saat ini kita percaya data BPS," tuturnya.

Pengamat pertanian dari IPB, Prof Dwi Andreas mengatakan, selama kepemimpinan Amran, data Kementan justru paling tidak jelas. Sangat mengherankan apabila data BPS yang disebut salah.

"Tahun 2017 itu saya kritik habis-habisan ketika Mentan sebut ada surplus beras 17,6 juta ton. Lalu dia bilang di 2015, surplus 10 juta ton, barangnya mana? Kalau itu benar, ya sama saja Indonesia eksportir beras terbesar di dunia, petani tidur aja di rumah itu nggak usah nanam padi," kata dia di kesempatan terpisah.

Ketua Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) ini, menjelaskan, ketika BPS mengeluarkan data berdasarkan kerangka sampel analisis, angka Kementan melahirkan selisih 47% lebih tinggi ketimbang BPS. "Saya sudah pernah diajak langsung oleh teman-teman di BPS untuk menghitung luasan lahan, saya bisa katakan faktor human error tidak ada, atau kecil sekali, karena petugas harus datang betul-betul ke lokasi, dalam kondisi apapun," jelasnya.

Petugas BPS, lanjutnya, harus mengirim data dari titik koordinatnya. Jika tidak mengirim data dari lokasi yang di tentukan, maka warnanya berubah di sistem server BPS Pusat, yang menandakan pengiriman tidak akurat. Sedangkan data Kementan, sepengetahuan Dwi Andreas, berdasarkan laporan yang berjenjang petugas yang bisa saja salah dan perlu direvisi.

Perlu diketahui, pada 2018, BPS mendapatkan data bahwa luas lahan baku sawah sebesar 7.105.145 hektar (Ha). Angka itu turun dibanding data luas lahan baku sawah 2013, seluas 7.750.999 Ha.

KSA merupakan metode perhitungan luas panen khususnya tanaman padi dengan memanfaatkan teknologi citra satelit yang berasal dari Badan Informasi dan Geospasial (BIG) dan peta lahan baku sawah yang berasal dari Kementerian ATR/BPN.

Untuk menghitung produksi maka memerlukan data luas panen dan produktivitas, sementara untuk luas panen tergantung dari data luas lahan baku sawah.

Lalu, untuk menghitung luas bahan baku sawah tim BPS harus datang langsung ke titik koordinat yang ditentukan melalui citra satelit. Setelah ada di titik koordinat kemudian tim BPS mengambil foto.

Amran sebelumnya mengatakan data yang diambil BPS, BIG, dan BPN, setelah dicek 92 % sampel yang diambil salah. Amran mengaku baru bisa menyampaikan hal ini setelah lengser dari jabatan Menteri Pertanian yang diembannya. Ia menambahkan, data persawahan yang diambil menggunakan citra satelit pun tidak benar. "Data pangan yang ada dengan teknologi tinggi itu salah, dengan citra satelit itu salah. Ini harus diperbaiki," ucap Amran.

Dengan kesalahan data luas sawah tersebut, ia menyebut kuota subsidi pupuk pada tahun 2021 berpotensi akan berkurang hingga 600 ribu ton. Hal tersebut akan membuat banyak petani tidak bisa mengakses pupuk sehingga membuat produksi turun.

Amran menuturkan, telah memeriksa data tersebut dengan empat tim yang tidak termasuk dari BPS atau pun Kementan. Dirinya mengaku telah menemukan perbedaan yang sangat signifikan antara data lapangan dan data satelit pada wilayah Banyuasin, Sumatera Selatan, serta Jawa Timur.

Yang menyedihkan, kata dia, Banyuasin ada 9.700 hektare tetapi dalam satelit nol. Di Jawa Timur 200 ribu hektare tambahan. Mementahkan ucapan Amran, Menteri Pertanian baru Syahrul Yasin Limpo menegaskan, data pangan yang dipakai Kementerian Pertanian tetap menggunakan data tunggal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dia menilai data BPS bisa dipertanggung jawabkan. "Datanya satu yaitu BPS, jangan ada data pertanian lagi," tegas Syahrul.

Dan, perbaikan data pertanian khususnya pangan, menjadi program kerja yang diprioritaskan oleh Mentan Syahrul. [Inilahcom]