Tak Ada Moratorium Izin Ritel, APRINDO Desak Pemda Beri Kepastian Investasi

INILAHKORAN.ID - Kepastian perizinan menjadi salah satu harapan utama pelaku industri ritel di tengah upaya memperluas investasi dan jaringan usaha. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) berharap pemerintah daerah tidak mempersulit penerbitan izin usaha setelah pemerintah pusat memastikan tidak akan memberlakukan moratorium perizinan ritel.

Kepastian tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam puncak peringatan Hari Ritel Nasional (HRN) 2026 yang digelar APRINDO di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Rabu (11/11/2026).

Zulkifli menegaskan, pemerintah tetap membuka kesempatan bagi industri ritel untuk berkembang di seluruh Indonesia. Karena itu, pelaku usaha diminta tidak khawatir terhadap isu penghentian penerbitan izin baru yang belakangan mencuat.

"Saya tegaskan lagi, tidak ada moratorium izin baru untuk ritel di mana pun berada," ujar Zulhas, sapaan Zulkifli Hasan.

Di sisi lain, Zulhas turut meluruskan anggapan bahwa keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) berpotensi menjadi pesaing ritel modern.

Dia menegaskan, koperasi desa tidak dirancang sebagai supermarket, toko ritel, ataupun warung. Pemerintah justru menempatkannya sebagai infrastruktur untuk memperbaiki distribusi barang bersubsidi dan bantuan pemerintah agar lebih tepat sasaran.

Zulhas mencontohkan penyaluran LPG 3 kilogram dan pupuk bersubsidi yang selama ini melewati rantai distribusi panjang. Melalui koperasi desa, pemerintah ingin memangkas mata rantai tersebut sehingga penyaluran subsidi lebih efisien dan masyarakat bisa memperoleh barang sesuai peruntukannya.

"Koperasi Desa Merah Putih itu bukan ritel, bukan supermarket, bukan warung. Itu koperasi desa yang menjadi infrastruktur pemerintah untuk barang-barang subsidi," jelasnya.

Selain mendukung distribusi barang bersubsidi dan bantuan pemerintah, koperasi desa juga diproyeksikan menjadi offtaker atau penyerap hasil produksi masyarakat, khususnya petani.

Namun, bagi APRINDO, kepastian dari pemerintah pusat perlu diikuti dengan keselarasan kebijakan di tingkat daerah. Harmonisasi regulasi, kemudahan perizinan, dan konsistensi aturan dinilai menjadi prasyarat agar ekspansi bisnis serta investasi sektor ritel tidak terhambat.

Ketua Umum APRINDO, Solihin, mengatakan industri ritel masih memiliki komitmen untuk meningkatkan investasi, memperluas jaringan usaha, dan membuka lapangan kerja. Untuk merealisasikan rencana tersebut, pelaku usaha membutuhkan iklim bisnis yang sehat dan kepastian regulasi.

"Kami tidak meminta keistimewaan. Kami berharap kepastian, kesetaraan, dan iklim usaha yang sehat agar seluruh pelaku usaha dapat berkembang," ucapnya.

Dia berharap pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi dalam menyusun serta menerapkan regulasi yang berkaitan dengan industri ritel. APRINDO juga meminta agar asosiasi dan pelaku usaha dilibatkan dalam pembahasan kebijakan yang berdampak langsung terhadap sektor tersebut.

Menurut Solihin, pertumbuhan industri ritel memiliki dampak ekonomi yang luas. Selain menggerakkan perdagangan, sektor ini berkontribusi terhadap investasi, penyerapan tenaga kerja, perluasan distribusi produk, hingga aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

Menanggapi pengembangan koperasi desa, APRINDO menyatakan terbuka terhadap kolaborasi antarpelaku ekonomi. Solihin menilai koperasi, UMKM, dan ritel modern mempunyai peran serta kekuatan masing-masing yang dapat saling mendukung melalui kemitraan.

"Kami ingin ritel menjadi mitra pembangunan ekonomi daerah, bukan sekadar pelaku perdagangan," ungkapnya.

Solihin menambahkan, industri ritel siap berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029. Sejumlah upaya yang disiapkan antara lain meningkatkan investasi, menyerap produk dalam negeri, memperluas kemitraan dengan UMKM, mempercepat transformasi digital, serta menciptakan lapangan kerja.

Meski demikian, dia mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga daya beli masyarakat. Sebab, konsumsi merupakan salah satu motor utama yang menggerakkan perdagangan, produksi, distribusi, dan investasi.

Puncak peringatan HRN 2026 merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang berlangsung sejak 2 November 2026. Tahun ini, APRINDO mengangkat tema "Ritel Indonesia Maju: Menguatkan Produk Bermutu, Menggerakkan Ekonomi Indonesia".

Salah satu agenda yang digelar adalah Festival UMKM pada 6-7 November 2026. Kegiatan tersebut mempertemukan pelaku UMKM dengan berbagai peluang promosi, perluasan akses pasar, serta penjajakan kerja sama bisnis atau business matching dengan jaringan ritel modern.

Melalui kegiatan itu, APRINDO mendorong produk lokal agar semakin kompetitif dengan meningkatkan kualitas, standardisasi, dan kapasitas produksi sehingga mampu menembus pasar ritel yang lebih luas.

Peringatan HRN 2026 sekaligus menjadi momentum perayaan hari jadi APRINDO. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, APRINDO menegaskan komitmennya memperkuat ekosistem ritel nasional dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, UMKM, dan masyarakat untuk mendorong industri yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.***