SPI KPK Masih Zona Merah, Kepala SKPD Diminta Tunjukan Kinerja Buat Masyarakat IINILAHKORAN, Cirebon – Kader sekaligus

IINILAHKORAN, Cirebon – Kader sekaligus politisi PDIP Kabupaten Ciebon, Yoga Setiawan meminta semua Kepala OPD Pemkab Cirebon serius menunjukan kinerjanya. 

Pasalnya, selama ini Survey Penilaian Integritas [SPI] Komisi Pencegahan Korupsi [KPK] untuk Kabupaten Cirebon masih diangka 63, 61 point. Itu artinya, SPI KPK untuk kabupaten Cirebon masih di zona merah alias zona rentan. 

Sementara Indeks SPI diklasifikasikan ke dalam tiga kategori. Ketiga kategori tersebut yaitu merah (rentan) dengan rentang nilai 0-72,9. Lalu kuning (waspada) dengan nilai 73-77,9 dan hijau (terjaga) dengan nilai 78-100

“Harusnya setiap kepala SKPD punya data dan paham tentang hal ini. Jangan pura-pura tidak tahu karena ini menyangkut kemajuan Kabupaten Cirebon. Mereka jangan hanya ingin enaknya saja karena SPI ini menjadi ancaman buat SKPD yang tidak bekerja sesuai SOP,” ungkap Yoga, Kamis 13 Maret 2025.

Menurutnya, angka 63,61 point tersebut mencerminkan penurunan dari tahun sebelumnya. Persoalannya adalah, adanya kontribusi utama yang berasal dari sudut pandang responden internal sebanyak 4,7 point. Yoga juga meminta supaya lima komponen terpenting di Pemkab Cirebon segera bisa diperbaiki. Ini agar SPI KPK point nya bisa berada pada level hijau atau pada posisi terjaga.

“Saya berharap bagian pengadaan barang jasa, sistim pengelolaan sdm dan pengelolaan anggaran lebih berhati-hati lagi. Disamping itu, SPI KPK juga menyikapi penggunaan fasilitas kantor. Artinya, empat indikator ini semuanya harus dipertanggung jawabkan oleh semua kepala SKPD. Kalau saja bekerja sesuai SOP, maka dengan sendirinya SPI KPK berada pada zona terjaga,” ungkap Yoga.

Namun point yang paling mendasar akunya adalah, bagaimana pelayanan publik bisa dimaksimalkan oleh setiap SKPD. Karena ketika pelayanan publik sudah maksimal, maka kepentingan masyarakat bisa cepat terakomodir. Dengan begitu, tidak akan ada lagi keluhan dan aduan publik kepada pemerintah pusat, terkait persoalan di daerah. Karena, menurunnya SPI KPK dari tahun lalu, dipengaruhi oleh banyaknya aduan masyarakat.

“Waktu saya di komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, banyak yang mengeluh tentang ribetnya proses perizinan. Jadi OPD-OPD terkait punya syarat versi mereka yang tidak punya dasar hukum. Nah dengan persoalan itu, tentu aduan pasti masuk ke KPK dan berpengaruh pada penilaian SPI,” jelasnya.

Yoga juga meminta kepada Bupati Imron dan Wakil Bupati Agus Kurniawan Budiman untuk bisa tegas menindak, kepala OPD-OPD yang tidak menjalankan dan menterjemahkan visi misi bupati saat Pilkada kemarin. Bagaimanapun akunya, periode kedua saat ini, adalah pertaruhan terakhir Bupati Imron. Tentunya, harus didukung sepenuhnya oleh kinerja semua kepala OPD.

“kalau ada kepala OPD, Sekdis atau bawahannya tidak sejalan dengan visi misi bupati lebih baik mundur saja. Saya juga meminta ketegasan pak bupati untuk tidak menempatkan pejabat yang bersebrangan dengan visi misi bupati.nanti imbasnya kepada kinerja buoati. Karena maju mundurnya sebuah daerah, ya kepala daerahnya yang akan terdampak,” terangnya.

Yoga kembali mengingatkan, supaya OPD terkait yang berhubungan dengan perizinan agar tidak mempersulit para investor masuk di Kabupaten Cirebon. Kalau masih saja terjadi seperti tahun-tahun lalu, Yoga mengancam akan menempuh jalur hukum dengan cara melakukan PTUN. Ini supaya OPD-OPD yang berkaitan dengan perizinan bisa jera. Disamping itu, bisa memberikan rasa aman kepada investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Cirebon.

“Saya mohon, OPD terkait yang mengurusi perizinan tidak aneh-aneh dengan menambahkan syarat-syarat diluar aturan. Ini bisa membuat investor kabur dari Kabupaten Cirebon. Kalau masih terus mengulangi kesalahan, jangan salahkan kalau nanti di PTUN-kan. Yang malu nanti bupati dan Kabupaten Cirebon sendiri. Imbasnya, penilaian pusat semakin buruk.

Yoga menambahkan, dirinya yakin periode terakhir ini Bupati Imron akan membawa perubahan yang cukup signifikan untuk Kabupaten Cirebon. Asalkan, semua didukung oleh kinerja dan tanggung jawab semua kepala OPD di Kabupaten Cirebon. Untuk itu dirinya berharap, Bupati dan Wakil bupati jeli menempatkan pejabat dan sesuai dengan kemampuan dan integritas. Kalau saja menempatkan mereka namun tidak paham dengan visi misi apa yang akan dijalankan, maka jangan harap Kabupaten Cirebon bisa maju.

“Saya menyimpan harapan besar periode terakhir ini, Bupati bisa lebih memilih para pejabat yang cerdas dan komitmen menjalankan visi misi bupati dan wakil bupati. Ini adalah pertaruhan periode terakhir bupati, supaya kabupaten Cirebon tidak tertinggal dengan daerah lainnya, minimal untuk level jawa barat,” tukasnya.