Tak Hanya Sekda Kota Cimahi, Ngatiyana Masuk Radar Golkar Maju Pilwalkot Cimahi 2024

INILAHKORAN, Cimahi - Persaingan perebutan kursi Cimahi Satu pada Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Cimahi yang bakal dihelat 27 November 2024 mendatang mulai memanas.

Penjaringan figur-figur Calon Wali Kota Cimahi pun mulai gencar dilakukan dan memunculkan sejumlah nama yang dipercaya bakal mampu menahkodai wilayah berjuluk Kota Tentara ini.

Sebut saja Ngatiyana, mantan Wali Kota Cimahi ini masuk radar Partai Golkar Jawa Barat untuk turun pada Pilwalkot Cimahi 2024 bersaing dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cimahi, Dikdik S. Nugrahawan yang juga masuk penjaringan partai berlambang pohon beringin.

Sekretaris DPD Partai Golkar Jabar, MQ Iswara mengatakan, untuk Pilwalkot Cimahi 2024 ada dua nama yang masuk dalam radar partai berlambang pohon beringin tersebut, yakni Letkol Purnawirawan Ngatiyana dan Dikdik Suratno Nugrahawan.

"Ada dua nama yang masuk radar Golkar untuk Pilkada 2024 du Cimahi, pertama Pa Dikdik, Pa Letkol Purnawirawan Ngatiyana," kata Iswara, Jumat 3 Mei 2024.

Kendati demikian, jelas Iswara, kepastian nama yang bakal diusung nantinya akan ditentukan oleh hasil dari lembaga survei.

"Dua nama itu yang akan di survei," ucapnya.

Iswara menerangkan, mekanisme survei penetapan calon kepala daerah ini juga berlaku bagi nama-nama yang akan maju di Pilkada 2024. Adapun proses survei ini akan berlangsung selama tiga kali.

"Seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum bahwa ini akan survei dulu untuk popularitas dan elektabilitas, akan di survei selama tiga kali," terangnya.

"Pertama survei penjaringan, kedua penyaringan, dan ketiga survei pasangan nanti di bulan Agustus awal," tambahnya.

Sehingga, perubahan nama calon pun masih sangat mungkin terjadi lantaran bergantung kepada hasil dari survei popularitas dan elektabilitas nanti.

"Masih bisa, disampaikan bahwa pada saat di DPP kan yang hadir ternyata ada lebih dari yang diundang, sehingga Ketua Umum membuka kesempatan jika ingin mendaftar dipersilahkan untuk mengikuti survei yang pertama sekarang sedang berlangsung," tegasnya.

Pihaknya memastikan, pemilihan calon kepala daerah ini sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (Juklak) Partai Golkar nomor 3 tahun 2023.

"Bahwa daerah mengusulkan, kemudian DPP dapat menambahkan," tandasnya.

Sebelumnya, MQ Iswara menyebut, ada 14 lembaga survei yang akan melakukan penilaian terhadap semua bakal calon kepala daerah di seluruh Indonesia.

Untuk Provinsi Jabar, ungkap Iswara, DPP telah menetapkan dua lembaga survei yang akan mensurvei Pilgub Jabar dan Pilkada kabupaten/kota se-Jabar.

“Di Jawa Barat itu kebagian dua lembaga survei yaitu Poltracking dan Puspoll, jadi 2 lembaga itu yang akan mensurvei Pilgub Jabar dan Pilkada kabupaten/kota se-Jawa Barat,” ujar Iswara, Selasa 23 April 2024 di Padalarang.

Iswara menyebut, lembaga survei tersebut ditentukan oleh DPP bukan oleh bakal calon. Adapun jika bakal calon memiliki lembaga survei sendiri sebagai pendamping itu diperbolehkan.

Nantinya, sambung Iswara, hasil dari survei kedua lembaga tersebut akan dilaporkan ke DPP dan dibahas oleh DPP sebelum diputuskan pada Agustus mendatang.

“Lembaga survei itu melaporkan ke DPP, dibahas di DPP, penyaringan-penyaringan sampai nanti penetapan pasangan calon di Agustus awal,” tandasnya.*** (agus satia negara)