Kampanye di Cibabat, Emak-emak Minta Dikdik-Bagja Hapus Sistem Zonasi jika Terpilih

INILAHKORAN, Cimahi - Penerapan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dinilai mendatangkan masalah menjadi bahan curhatan yang disampaikan emak-emak kepada calon Walikota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan saat tengah kampanye di Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi.

Tak cuma itu, para emak-emak itu meminta sistem zonasi dihapuskan jika pasangan Dikdik Suratno Nugrahawan-Bagja Setiawan terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Cimahi.

"Saya minta tolong ke bapak, kalau nanti terpilih sebaiknya dihapus sistem zonasi untuk anak sekolah karena sangat memberatkan bagi orangtua. Itu yang jadi harapan kami," ucap seorang ibu yang langsung disambut tepuk tangan warga yang hadir.

Menanggapi curhat itu, Dikdik mengakui memahami perasaan kecewa ibu-ibu terhadap kebijakan pemerintah memberlakukan sistem zonasi. 

Kendati demikian, Dikdik menilai dibalik kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentunya sudah memikirkannya dengan matang.

"Sebetulnya saya dalam hal ini tidak berhak mengatakan setuju atau tidak setuju karena bagaimana pun itu adalah sebuah produk dari kebijakan pemerintah pusat," ujar Dikdik.

Dikdik menjelaskan, dikeluarkannya sebuah kebijakan tentunya tidak bisa dijalankan secara sempurna. Namun, kekurangan yang ada jangan sampai menimbulkan ketidakadilan bagi anak didik.

"Tentu kami akan memikirkan cara terbaik sehingga setiap anak-anak kita berhak mendapatkan akses pendidikan yang layak dan biaya murah tentunya," kata calon wali kota yang diusung koalisi Nasdem, Golkar, PKS dan Partai Demokrat ini.

Kendati penghapusan sistem zonasi berada di tangan pemerintah pusat, ungkap Dikdik, pihaknya bakal menampung semua aspirasi masyarakat.

Termasuk, keberadaan sekolah-sekolah swasta lantaran selama ini mereka telah membantu pemerintah dalam pemberian pelayanan pendidikan kepada masyarakat.

"Bagaimana sekolah swasta dan negeri ini harus tumbuh dan berkembang secara seimbang sehingga semua akan terintralisir kepada pemerintah," ujarnya. ***