UMKM KBB Hadapi Kesenjangan Pasar, Abah Kurnia Minta Pemerintah Buka Akses Merata

Tokoh UMKM Bandung Barat Abah Kurnia Danu Miharja menyoroti kesenjangan akses pasar, kendala digitalisasi, dan pentingnya gerai terpadu untuk produk lokal.

UMKM KBB Hadapi Kesenjangan Pasar, Abah Kurnia Minta Pemerintah Buka Akses Merata
Tokoh penggiat UMKM sekaligus pelaku usaha kopi, Abah Kurnia Danu Miharja

INILAHKORAN.ID – Potensi produk lokal Kabupaten Bandung Barat (KBB) belum sepenuhnya diimbangi pemerataan akses pasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sejumlah pelaku usaha pemula masih menghadapi kendala untuk memasarkan produk, meski memiliki kualitas dan potensi yang menjanjikan.

Tokoh penggiat UMKM sekaligus pelaku usaha kopi, Abah Kurnia Danu Miharja (68), menilai wilayah seperti Cililin, Cihampelas, hingga Citatah memiliki potensi ekonomi yang besar. Namun, peluang untuk berkembang dinilai belum dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku usaha.

Menurutnya, pelaku UMKM yang baru merintis usaha membutuhkan pendampingan dan kesempatan yang sama untuk menembus pasar, bukan hanya pelaku usaha yang sudah lebih dulu berkembang.

“Jangan hanya UMKM yang sudah melangkah maju saja yang diakomodir. Mereka yang baru mulai juga butuh pendampingan,” kata Abah Kurnia saat ditemui belum lama ini.

Ia menilai persaingan di lapangan belum sepenuhnya setara. Pelaku usaha baru masih kesulitan mengakses pasar, sementara pelaku usaha yang telah mapan cenderung memiliki jaringan dan peluang pemasaran yang lebih luas.

Tanpa intervensi pemerintah, Abah Kurnia khawatir kesenjangan pendapatan antarpelaku usaha semakin melebar. Akibatnya, potensi ekonomi yang tersebar di berbagai wilayah Bandung Barat tidak dapat berkembang secara merata.

Selain akses pasar, faktor infrastruktur dan jarak geografis juga menjadi tantangan. Luasnya wilayah Bandung Barat membuat perjalanan dari satu kawasan ke kawasan lainnya dapat memakan waktu hingga empat jam.

“Perjalanan dari ujung ke ujung dapat menempuh waktu hingga empat jam,” ujarnya.

Abah Kurnia mencontohkan produk Wajit Cililin yang telah dikenal luas. Meski demikian, konsumen harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk mendapatkan produk tersebut langsung dari daerah asalnya.

Menurutnya, pemerintah daerah dapat menghadirkan ruang pamer dan gerai produk lokal di titik-titik strategis, seperti kawasan keluar Tol Padalarang atau pintu masuk kota. Dengan cara itu, produk UMKM dari desa-desa yang jauh dari pusat keramaian dapat lebih mudah dijangkau wisatawan maupun pengunjung.

Lebih dari sekadar menyediakan tempat berjualan, ia menilai promosi produk perlu disertai cerita mengenai asal-usul, proses pembuatan, dan nilai budaya yang melekat pada setiap produk.

“Orang keluar tol langsung temui produk kita. Bukan sekadar jualan, tapi ceritakan kisahnya. Itu yang bikin orang kembali lagi,” paparnya.

Abah Kurnia juga menyoroti pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran UMKM. Ia mengaku pernah mengetahui adanya inisiatif aplikasi milik pemerintah daerah yang ditujukan untuk mempromosikan produk UMKM secara terpusat. Namun, menurutnya, keberadaan aplikasi tersebut kini tidak lagi terlihat.

Ia menyebut sejumlah pelaku usaha mengeluhkan kesulitan saat hendak mendaftarkan produk. Penjelasan yang diterima pun beragam, mulai dari kendala teknis hingga persoalan lainnya. Kondisi tersebut, menurutnya, menimbulkan kesan bahwa akses promosi belum terbuka secara merata.

Padahal, sebagian pelaku usaha mikro, khususnya yang berusia lanjut, masih membutuhkan pendampingan untuk memanfaatkan teknologi digital. Karena itu, sistem pemasaran berbasis aplikasi seharusnya disertai bantuan agar pelaku UMKM dari berbagai latar belakang dapat berpartisipasi.

“Harusnya pintu terbuka untuk semua. Bukan yang dikenal saja yang ditampilkan. Kalau ada kebijakan misalnya sebagian belanja ASN dialihkan ke produk lokal, pastikan semua punya kesempatan sama, bukan hanya dikuasai lingkaran tertentu,” ungkapnya.

Abah Kurnia menegaskan, pengembangan ekonomi daerah tidak cukup hanya dengan membesarkan sejumlah pelaku usaha yang telah dikenal. Pemerintah juga perlu memastikan UMKM di desa terpencil memperoleh kesempatan yang setara untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan.

“Di situlah peran pemerintah diuji, mereka harus memastikan aturan, akses dan sarana benar-benar dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkannya,” pungkasnya.


Editor : Ahmad Sayuti