UMSK 2026 Direvisi, Buruh Jabar Bisa Tagih Kekurangan Upah dan Lembur

SK baru UMSK Jawa Barat terbit dan mencabut keputusan sebelumnya. KSPI menyebut perusahaan yang masuk KBLI wajib membayar selisih upah pekerja

UMSK 2026 Direvisi, Buruh Jabar Bisa Tagih Kekurangan Upah dan Lembur
ilustrasi-net

INILAHKORAN.ID-Terbitnya surat keputusan (SK) baru Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) di Jawa Barat menjadi perhatian kalangan buruh. Perusahaan yang sektor usahanya tercantum dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada SK terbaru diwajibkan membayar kekurangan upah pekerja secara akumulatif sejak Januari 2026.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Barat, Dadan Sudiana, mengatakan revisi UMSK tersebut berdampak langsung terhadap hak pekerja, terutama di 19 kabupaten/kota yang sebelumnya mengalami perubahan rekomendasi kepala daerah.

Menurut Dadan, dalam proses penetapan sebelumnya terdapat sejumlah sektor usaha yang dicoret, dihilangkan, hingga dikurangi dari daftar UMSK. Kondisi itu kini diperbaiki melalui penerbitan SK baru yang menggantikan keputusan sebelumnya.

"Dengan sekarang keluar SK baru UMSK, maka SK lama dicabut karena cacat formil. SK yang sekarang ini akan mengganti SK itu. Seluruh perusahaan yang KBLI-nya ada di SK itu harus membayar selisihnya," kata Dadan di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu malam (18/11/2026).

Dia menegaskan, kewajiban pembayaran kekurangan upah berlaku sejak Januari 2026, meskipun SK terbaru baru diterbitkan pada November. Dengan demikian, pekerja berhak memperoleh akumulasi selisih upah selama 10 bulan, yakni Januari hingga Oktober 2026.

Dadan menjelaskan, pembayaran kekurangan upah tersebut dapat dirundingkan melalui mekanisme bipartit antara pekerja atau serikat pekerja dengan perusahaan. Mekanisme pembayaran, termasuk kemungkinan dicicil atau dibayarkan sekaligus, dapat disepakati berdasarkan hasil perundingan.

"Silakan berunding dengan perusahaan terkait kemampuannya, bagaimana mekanisme pembayarannya, apakah dicicil atau seperti apa," ujarnya.

Dia mencontohkan, salah satu perusahaan di Kota Cimahi telah mencapai kesepakatan dengan pekerja untuk membayarkan kekurangan upah secara rapel. Berdasarkan informasi yang diterimanya, selisih upah yang harus dibayarkan mencapai Rp49.000 per pekerja untuk setiap bulan dan diakumulasikan selama 10 bulan.

Selain kekurangan upah pokok, Dadan mengingatkan perusahaan dan pekerja agar memperhitungkan kembali pembayaran upah lembur. Sebab, perubahan besaran upah minimum sektoral turut memengaruhi perhitungan upah lembur per jam.

"Ketika perubahan upah, maka akan berubah juga uang lemburnya. Karena uang lembur dihitung satu per tujuh puluh tiga kali upah sebulan. Ketika upahnya naik, berarti upah lembur per jamnya juga berubah," tuturnya.

Karena itu, dia meminta pekerja dan perusahaan turut membahas penyesuaian komponen upah lembur agar hak pekerja dapat dipenuhi sesuai ketentuan.

Dadan menilai, terbitnya SK baru tersebut menjadi bagian dari perjuangan buruh Jawa Barat dalam memperjuangkan penetapan UMSK. Menurut dia, persoalan sebelumnya memang terletak pada perubahan rekomendasi UMSK yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

"Ini harus kita syukuri. Perjuangan buruh Jawa Barat akhirnya membuahkan hasil. Dari awal kami menyampaikan bahwa ini bermasalah dan akan melakukan upaya hukum. Akhirnya terbukti bahwa kita benar," katanya.

Terkait penetapan UMSK 2027, Dadan memastikan usulan kenaikan tetap akan dilakukan sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Namun, proses pembahasan besaran dan sektor usaha yang masuk dalam UMSK menjadi kewenangan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.

Hasil pembahasan tersebut selanjutnya direkomendasikan kepada bupati atau wali kota untuk diteruskan kepada gubernur sebagai pihak yang menetapkan keputusan.

"UMSK nanti dirundingkan di Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. KBLI dan besarannya di kabupaten/kota. Nanti Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota langsung kepada bupati, kemudian bupati kepada gubernur. Tidak lewat Dewan Pengupahan Provinsi," jelasnya.

Dia menambahkan, kewenangan Dewan Pengupahan Provinsi dalam ketentuan yang disebutkannya hanya mencakup pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara itu, UMK dan UMSK tetap menjadi ranah pemerintah kabupaten/kota meskipun penetapan akhirnya dilakukan oleh gubernur.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menerbitkan SK baru terkait UMSK 2026 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.675-Kesra/2026. Keputusan tersebut ditetapkan pada 11 November 2026 dan sekaligus mencabut keputusan sebelumnya, yakni Nomor 561.7/Kep.876-Kesra/2025 tentang UMSK Kabupaten/Kota Tahun 2026.

Penerbitan keputusan baru tersebut merupakan tindak lanjut atas empat putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta, yakni Nomor 174/B/2026/PT.TUN JKT, 196/B/2026/PT.TUN JKT, 205/B/2026/PT.TUN JKT, dan 211/B/2026/PT.TUN JKT.

Dalam bagian pertimbangan keputusan, Dedi menyatakan penetapan UMSK diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha di Jawa Barat.

"Bahwa untuk memastikan pelindungan pekerja serta menjaga iklim investasi dan keberlangsungan usaha sesuai sektor di Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota di Daerah Provinsi Jawa Barat," tulis Dedi dalam Kepgub tersebut, yang dikutip Jumat (13/11/2026).

Keputusan tersebut juga mengacu pada Pasal 35F Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.***


Editor : JakaPermana