KSPI Jabar Minta UMP 2027 Capai 80 Persen KHL, Lebih Tinggi dari Usulan Pemerintah
KSPI Jabar meminta UMP 2027 ditetapkan minimal 80 persen dari kebutuhan hidup layak. Usulan itu lebih tinggi dibandingkan angka 70 persen dari pemerintah.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID– Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Barat mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mulai mengarahkan pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL).
Namun, serikat pekerja masih mendorong agar besaran UMP Jawa Barat 2027 ditetapkan minimal 80 persen dari KHL. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan usulan pemerintah yang berada di angka 70 persen.
Ketua KSPI Jawa Barat, Dadan Sudiana, mengatakan perkembangan tersebut terlihat dalam pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat hingga Rabu malam (18/11/2026).
Menurutnya, pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar mulai meninggalkan pendekatan kenaikan upah berdasarkan formulasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Sebagai gantinya, KHL mulai dijadikan acuan dengan skema pemenuhan secara bertahap.
Dadan menilai perubahan pendekatan tersebut penting mengingat terdapat kesenjangan antara UMP Jawa Barat 2026 sebesar Rp2,3 juta dengan KHL yang mencapai sekitar Rp4,248 juta.
"Usul pemerintah itu sudah mau mengacu kepada KHL. Acuannya sekarang 70 persen dari KHL. Jadi sekarang di angka tiga jutaan," ujar Dadan.
Meski mengapresiasi usulan tersebut, KSPI belum sepenuhnya sepakat dengan persentase yang ditawarkan pemerintah. Buruh menginginkan pencapaian 80 persen KHL pada 2027 sebelum secara bertahap menuju pemenuhan 100 persen kebutuhan hidup layak.
"Kita masih berharap Jawa Barat 100 persen KHL. Tapi, ini tidak mungkin karena bicara tahapan. Kami berharap tahun ini bisa 80 persen dulu," katanya.
Perbedaan persentase itulah yang masih menjadi pembahasan antara pemerintah dan serikat pekerja. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tetap menghendaki penggunaan formulasi PP Nomor 49 Tahun 2025, yakni kenaikan upah berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan indeks tertentu.
Dadan mengingatkan, penggunaan persentase kenaikan yang sama untuk seluruh daerah berpotensi memperlebar disparitas upah di Jawa Barat. Daerah dengan upah minimum tinggi akan memperoleh tambahan nominal lebih besar dibandingkan daerah yang upah minimumnya masih rendah.
Dia mencontohkan, jika kenaikan upah ditetapkan sekitar 8 persen, pekerja di wilayah seperti Bekasi akan mendapatkan tambahan nominal jauh lebih besar dibandingkan pekerja di daerah seperti Banjar.
"Bekasi dari enam juta, delapan persen, semakin jauh nanti Banjar semakin tertinggal. Makanya saya apresiasi pemerintah tahun ini mau mengacu kepada tahapan menuju kehidupan yang layak," tuturnya.
Di tengah pembahasan kenaikan UMP 2027, KSPI juga menepis anggapan bahwa peningkatan upah berpotensi mendorong perusahaan melakukan relokasi ke daerah dengan upah minimum lebih rendah.
Dadan menegaskan, pekerja tidak mengabaikan keberlangsungan usaha. Namun, kesejahteraan buruh dan keberlanjutan perusahaan semestinya ditempatkan sebagai dua kepentingan yang harus berjalan beriringan.
Dia meminta persoalan kenaikan upah tidak terus-menerus dibenturkan dengan ancaman penutupan perusahaan maupun relokasi industri.
"Kesejahteraan dan keberlanjutan usaha itu sama-sama penting. Jangan sampai seolah-olah keberlanjutan usaha ini terpengaruh oleh kenaikan upah. Itu kan hal yang berbeda," tegasnya.
Dadan mencontohkan penutupan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Menurut dia, perusahaan dengan tingkat upah relatif rendah pun bisa mengalami persoalan hingga berujung pada penutupan usaha.
"Contohnya Sritex itu kan upahnya kecil, tapi tutup juga. Banyak perusahaan di wilayah-wilayah upah relatif kecil juga tutup. Jadi, jangan seolah-olah kesejahteraan itu dibenturkan dengan keberlanjutan usaha," katanya.***
Editor : JakaPermana

