104 Pengendara Tewas di Cirebon Timur: Upaya Melindungi Nyawa

Oleh: Maman Suharman 

Kasat Lantas Polresta Cirebon, AKP Yudha Satyo Rahardjo menghitung angka-angka yang menunjukkan sebuah gambaran memilukan.

Dia merasa miris ketika disuguhkan fakta, sepanjang tahun 2025 terjadi sebanyak 323 kecelakaan di wilayah Cirebon timur. Jumlah korban tak main-main, 104 orang meninggal dunia, 77 orang luka berat, dan lebih dari 1.000 orang luka ringan.

Tingginya angka kecelakaan itu mendorong Yudha Satyo dan jajaran Satlantas Polresta Cirebon memperketat penindakan melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Hand Held di sejumlah titik yang dinilai rawan pelanggaran dan kecelakaan.

Dia mengatakan hingga Juli 2026 petugas telah menindak 378 pelanggaran menggunakan ETLE Hand Held tanpa melakukan penyitaan kendaraan maupun dokumen.

"Dalam operasi yang berlangsung sekitar dua jam, petugas dapat menemukan sekitar 50 pelanggaran. Mayoritas pelanggaran berupa tidak menggunakan helm berstandar SNI dan penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar," ujar Yudha, Minggu 26 Juli 2026.

Menurutnya, penegakan hukum tersebut bukan semata-mata untuk memberikan sanksi, melainkan sebagai upaya menekan angka kecelakaan yang masih tinggi di wilayah timur Kabupaten Cirebon.

Data Satlantas Polresta Cirebon mencatat tiga wilayah dengan angka kecelakaan tertinggi sepanjang 2025 berada di Kecamatan Gempol sebanyak 89 kejadian, Depok 86 kejadian, dan Gebang 64 kejadian.

Sementara itu, pada periode Januari hingga Juni 2026 telah terjadi 117 kecelakaan, mengakibatkan 41 orang meninggal dunia, 45 orang luka berat, dan 489 orang mengalami luka ringan.

Yudha menyebut sebagian besar pelanggaran berasal dari kebiasaan masyarakat yang menganggap remeh aturan keselamatan.

Pelanggaran yang masih sering ditemukan di antaranya pengendara maupun penumpang sepeda motor tidak menggunakan helm SNI, penggunaan knalpot tidak standar, hingga anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor.

"Helm bukan sekadar untuk menghindari tilang, tetapi untuk melindungi kepala ketika terjadi benturan. Keselamatan harus menjadi kebutuhan, bukan karena takut ditindak," ungkapnya.

Karena itu, operasi lalu lintas diprioritaskan di sejumlah wilayah dengan tingkat pelanggaran dan kecelakaan tinggi seperti Gebang, Astanajapura, Lemahabang, Ciledug, Pabuaran, Waled, dan Losari.

Selain menimbulkan korban jiwa, kecelakaan lalu lintas juga berdampak pada kerugian ekonomi.

Berdasarkan data Jasa Raharja periode Januari hingga Juni 2026, santunan bagi 19 korban meninggal dunia mencapai sekitar Rp1,1 miliar, sedangkan santunan bagi 244 korban luka-luka mencapai sekitar Rp3,73 miliar.

Dia menjelaskan , sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengendara maupun penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm berstandar SNI.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu.

"Kami mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan helm SNI, membawa SIM dan STNK, memastikan kendaraan memenuhi standar keselamatan, serta tidak memberikan kendaraan kepada anak yang belum cukup umur," ucapnya.

Satlantas Polresta Cirebon menegaskan, tujuan utama operasi lalu lintas bukan untuk memperbanyak jumlah pelanggar yang ditilang, melainkan menekan angka kecelakaan dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di jalan raya.

Sementara itu, tokoh masyarakat Kabupaten Cirebon, Adv. Qorib,  menilai langkah penegakan hukum melalui ETLE perlu mendapat dukungan masyarakat selama dilaksanakan secara profesional, humanis, dan bebas dari praktik pungutan liar.

Menurutnya, pelanggaran seperti tidak memakai helm, penggunaan knalpot bising, serta pengendara di bawah umur masih menjadi persoalan yang harus ditangani secara serius.

Ia juga mendorong agar edukasi keselamatan berlalu lintas lebih masif dilakukan di sekolah, perguruan tinggi, pondok pesantren, hingga kawasan industri.

"Pelanggaran seperti tidak memakai helm, knalpot bising, dan pengendara di bawah umur masih harus ditangani serius. Edukasi keselamatan berlalu lintas juga perlu diperluas di sekolah, kampus, pesantren, hingga kawasan industri, " pungkasnya. (bsf)