28 Persen ABPD Pemkab Bogor untuk Pendidikan
Bupati Bogor, Ade Yasin menegaskan kepedulian terhadap dunia pendidikan. Katanya, hampir 28% Angaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan untuk membenahi sekolah, menaikkan upah guru honorer,
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAH, Bogor- Bupati Bogor, Ade Yasin menegaskan kepedulian terhadap dunia pendidikan. Katanya, hampir 28% Angaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan untuk membenahi sekolah, menaikkan upah guru honorer, dan meningkatkan angka rata-rata lama sekolah.
“Selain bidang kesehatan, Pemkab Bogor memprioritaskan pembangunan atau revitalisasi 1.920 ruang kelas, menaikkan upah guru honorer sebesar Rp22 miliar hingga pembagian 210 kartu Bogor Cerdas hingga total 28% dari APBD tingkat II,” ucap Ade Yasin kepada wartawan, Selasa (19/3).
Ketua DPW PPP Jawa Barat ini menerangkan khusus untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah, dirinya juga akan memaksimalkan pendidikan non formal.
“Di Kabupaten Bogor ini banyak pondok pesantren salafiyah hingga santrinya tidak memiliki ijazah formal hingga para santri tersebut akan kami ikut sertakan dalam pendidikan informal atau Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM), baik itu paket A ata B. Untuk santri yang ingin mengikuti Paket C nanti akan kami kordinasikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,” terangnya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor TB Luthfie Syam menuturkan jumlah siswa dan sekolah di Bumi Tegar Beriman sangatlah besar di mana jumlah siswa SDN saja mencapai 522 ribu jiwa, sedangkan jumlah siswa SMPN mencapai 212 ribu jiwa.
“Kartu Bodas, seragam sekolah dan empat buku modul sekolah yang diuji dalan ujian nasional ini kita bagikan untuk siswa yang tidak mampu. Semoga dengan bantuan tersebut bisa mencegah anak didik putus sekolah dan juga meningkatkan angka rata-rata lama sekolah,” tutur Luthfie.
Dia menambahkan dengan banyaknya sekolah di tingkat SD maupun SMP hingga pemerintah daerah agak kesulitan dalam pembiayaan revitalisasi gedung sekolah. Dia berharap ke depan pengusaha ikut bersumbangsih memberikan dana Corporate Social Respinsibility (CSR) ke bidang pendidikan.
“Semoga dengan giat hari ini semua pihak terbangun dan sadar bahwa tanggung jawab pembangunan bukan hanya di tangan pemerintah saja, tetapi juga tanggung jawab kita bersama termasuk dunia usaha,” tambahnya.
Mantan Kepala Satpol PP ini menjelaskan Pemkab Bogor tiap tahunnya mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, namun dana tersebut hanya cukup untuk merevitalisasi 500 ruang kelas.
“Sebenarnya ruang kelas yang rusak berat hanya 900 unit, namun karena lokasi sekolah masuk dalam daerah rawan bencana, maka tiap tahun ada saja tambahan ruang kelas atau bangunan sekolah yang rusak karena menjadi korban bencana hingga yang harusnya proses revitalisasi ruang kelas cukup berjalan selama dua tahun menjadi nambah hingga 3 sampai 4 tahun,” jelas Lithfie.
Terpisah Ketua Persatuan Guru Madrasah (PGM) Kecamatan Tenjolaya Muhammad Khottib menyayangkan pemberian Kartu Bogor Cerdas yang tidak menyentuh siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).
“Harusnya untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah, bantuan Kartu Bogor Cerdas juga menyentuh siswa MI dan MTs. Dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) dari Kementerian Agama hanya menanggung setengah dari total operasional hingga pemerintah daerah harus memberikan bantuan, khususnya siswa tidak mampu hingga mereka tidak mengalami putus sekolah. Apalagi mayoritas anak yatim piatu bersekolah di MI atau MTs swasta,” tukas Khottib.
Editor : inilahkoran
