350 Surat Warga Pati Membanjiri KPK, Desakan Tersangka untuk Bupati Sudewo Makin Menguat

INILAHKORAN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima gelombang dukungan masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hingga Rabu (27/8/2025) sore, tercatat sekitar 350 surat dari warga Pati masuk ke Gedung Merah Putih KPK, sebagai bentuk desakan agar lembaga antirasuah menindaklanjuti dugaan korupsi yang menyeret nama Bupati Pati Sudewo.

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi karena ini menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap pemberantasan korupsi,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta.

Aksi Jalan Kaki hingga Pengiriman Massal Surat

Aksi pengiriman surat ini merupakan kelanjutan dari gerakan ratusan warga Pati pada Senin (25/8), yang berjalan kaki dari Alun-Alun Pati menuju kantor pos. Mereka secara serentak mengirimkan surat berisi desakan kepada KPK agar menetapkan Sudewo sebagai tersangka.

Surat-surat tersebut kini masuk ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK. Lembaga antikorupsi berjanji akan membuka, mendalami, dan menganalisis isi surat untuk memperkaya informasi terkait penanganan perkara.

Nama Sudewo Disebut dalam Sidang Korupsi Proyek Kereta Api

Kasus yang menyeret Sudewo berkaitan dengan dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di bawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, khususnya proyek jalur ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso.

Nama Sudewo muncul dalam sidang Tipikor Semarang tahun 2023, di mana jaksa KPK menyebut adanya penyitaan uang sekitar Rp3 miliar dari rumahnya. Bukti uang tunai dalam pecahan rupiah maupun mata uang asing sempat ditunjukkan di persidangan.

Meski demikian, Sudewo membantah menerima uang tersebut, termasuk dugaan aliran dana Rp720 juta dari pegawai PT Istana Putra Agung dan Rp500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya, Nur Widayat.

Tekanan Publik Kian Menguat

Gelombang surat yang dikirimkan warga Pati ini menjadi sinyal kuat bahwa dukungan masyarakat terhadap KPK terus menguat. Aksi ini juga menunjukkan bahwa publik tak tinggal diam dalam mengawal penegakan hukum, khususnya kasus dugaan korupsi yang menyeret pejabat daerah.