69 Sekolah di Kab Cirebon Belum Punya Kepsek: Beban Rangkap Jabatan

Oleh: Maman Suharman

Hingga awal November 2026, sebanyak 69 sekolah masih belum memiliki kepala sekolah definitif. Akibatnya, sejumlah kepala sekolah harus merangkap tugas untuk memastikan roda pendidikan tetap berjalan.

Dari jumlah tersebut, 56 merupakan Sekolah Dasar (SD) dan 13 lainnya Sekolah Menengah Pertama (SMP). Mereka masih mengandalkan pelaksana tugas (Plt) untuk menjalankan fungsi kepemimpinan di sekolah.

Kondisi ini tentu bukan sekadar persoalan kursi jabatan yang belum terisi. Di baliknya, ada tanggung jawab pengelolaan sekolah, urusan administrasi, hingga pelayanan pendidikan yang harus tetap berjalan di tengah keterbatasan kepemimpinan.

Padahal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon sebelumnya menargetkan pelantikan kepala sekolah definitif bisa dilakukan pada Oktober 2026. Namun, hingga memasuki November, rencana tersebut belum juga terealisasi.

Bupati Cirebon Imron menjelaskan, tertundanya pengisian jabatan bukan disebabkan kelalaian Dinas Pendidikan. Saat ini, proses rotasi dan mutasi kepala sekolah masih berjalan dan Pemkab Cirebon tengah menunggu keputusan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Memang targetnya bulan kemarin itu pengisian jabatan kepala sekolah. Tapi karena kita masih menunggu keputusan BKN, jadinya sampai sekarang belum terealisasi," ungkap Imron, Selasa (10/11).

Imron mengakui, kekosongan kepala sekolah memang berpengaruh terhadap kinerja satuan pendidikan. Meski begitu, ia menilai kondisi tersebut masih bisa dikendalikan karena para kepala sekolah yang ditunjuk sebagai Plt tetap menjalankan tanggung jawabnya.

Kendati belum sepenuhnya maksimal, Imron berharap persoalan ini bisa segera diselesaikan sebelum tahun berganti.

"Pengaruhnya tidak terlalu terlihat untuk kinerja dan tanggung jawab di setiap sekolah. Memang tidak maksimal, tapi mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini, pengisian kekosongan kepala sekolah bisa dilakukan," katanya.

Menurut Imron, pengangkatan kepala sekolah definitif sebenarnya tidak harus menunggu agenda rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Cirebon. Begitu seluruh persyaratan administrasi dari BKN rampung, pelantikan bisa langsung dilaksanakan.

"Kita tinggal menunggu penyelesaian proses administrasi di BKN saja. Jadi tidak harus berbarengan dengan rotasi mutasi pejabat Pemkab Cirebon. Ini kan sudah urgent, jadi kalau di BKN-nya sudah selesai, kita langsung akan lakukan," tegasnya.

Namun, persoalan ini tak hanya dirasakan pemerintah daerah. Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon melihat dampak yang lebih nyata di tingkat sekolah, terutama bagi para kepala sekolah yang harus membagi perhatian ke lebih dari satu satuan pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Ronianto, mengakui penugasan sebagai Plt membuat kepala sekolah harus memikul tanggung jawab ganda.

Mereka tidak hanya mengurus sekolah tempat bertugas secara definitif, tetapi juga harus memastikan administrasi dan aktivitas pendidikan di sekolah yang dipimpin sementara tetap berjalan.

Situasi tersebut membuat pembagian waktu dan pengawasan menjadi tantangan tersendiri.

"Sementara di sisi lain, mereka juga harus mengendalikan administrasi dan aktivitas pendidikan di sekolah yang dipimpin sementara. Ini yang menjadi repot kan," ujar Ronianto.

Beban itu bahkan berpotensi semakin besar menjelang akhir tahun. Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon memproyeksikan jumlah SD yang belum memiliki kepala sekolah definitif akan bertambah dari 56 menjadi 72 sekolah hingga Desember 2026.

Penambahan tersebut terjadi karena sejumlah kepala sekolah akan memasuki masa pensiun. Artinya, jika pengisian jabatan tidak segera dilakukan, semakin banyak sekolah yang harus mengandalkan kepala sekolah dengan tugas rangkap.

"Artinya, beban kepala sekolah yang harus merangkap tugas juga semakin besar," aku Ronianto.

Bagi dunia pendidikan, keberadaan kepala sekolah definitif bukan sekadar urusan administrasi atau pengisian jabatan birokrasi.

Sosok pemimpin dibutuhkan untuk memastikan pengelolaan sekolah berjalan efektif, koordinasi tenaga pendidik terjaga, serta pelayanan pendidikan kepada siswa dan masyarakat tetap optimal.

Dengan 69 sekolah yang saat ini masih dipimpin Plt dan potensi bertambahnya kekosongan hingga akhir tahun, Pemkab Cirebon dituntut segera menuntaskan persoalan tersebut.

Sebab, sekolah tidak hanya membutuhkan guru untuk mengajar, tetapi juga pemimpin yang bisa memastikan seluruh aktivitas pendidikan berjalan sebagaimana mestinya.

"Kepemimpinan sekolah yang definitif bukan semata-mata urusan jabatan, melainkan bagian penting dari upaya menjaga mutu tata kelola dan pelayanan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Cirebon," pungkas Ronianto. (bsf)