AI Makin Canggih, Hukum Dituntut Adaptif, Pers Benteng Terakhir Lawan Disinformasi
Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) membawa tantangan serius bagi penegakan hukum di era digital.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) membawa tantangan serius bagi penegakan hukum di era digital.
Kemampuan teknologi menghasilkan dan menyebarkan informasi secara masif, berpotensi memicu disinformasi, penipuan, hingga pelanggaran privasi yang dapat merugikan masyarakat.
Ketua PWI Jawa Barat Tantan Sulthon Bukhawan mengingatkan, kecepatan penyebaran informasi di ruang digital kerap tidak diimbangi dengan proses verifikasi. Bahkan, informasi yang keliru dapat telanjur dipercaya sebagai kebenaran karena terus disebarkan melalui media sosial.
Kondisi tersebut semakin mengkhawatirkan dengan hadirnya teknologi AI yang mampu memanipulasi identitas, gambar, hingga suara seseorang. Karena itu, masyarakat dituntut lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi, sementara penegakan hukum harus mampu mengikuti perkembangan teknologi.
"Di ruang digital, satu tindakan bisa menyebarkan lebih cepat daripada klarifikasi, lebih jauh daripada jangkauan, dan lebih lama daripada iramanya," ujar Tantan dalam diskusi panel bertema Transformasi Hukum dalam Menghadapi Perkembangan Digital yang digelar BEM Fakultas Hukum Universitas Pasundan (Unpas), Kamis (19/11/2026).
Menurut Tantan, masyarakat pers memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kualitas informasi. Berbeda dengan konten yang beredar bebas di media sosial, produk jurnalistik harus melalui proses verifikasi, memenuhi prinsip keberimbangan, serta mematuhi Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Dia menyebut, pers sebagai benteng terakhir untuk menjaga masyarakat dari arus informasi yang belum teruji kebenarannya. Terlebih, fenomena post-truth membuat informasi yang disebarkan berulang kali berpotensi dianggap benar, meskipun tidak didukung fakta.
"Informasi yang salah pun bisa dianggap jadi kebenaran, karena disampaikan secara terus-menerus," katanya.
Tantan juga mengidentifikasi lima tantangan hukum di ruang digital, yakni disinformasi, kejahatan siber, penyalahgunaan kecerdasan buatan, pelanggaran privasi dan data pribadi, serta persoalan reputasi dan kebebasan berekspresi.
Salah satu ancaman yang perlu diwaspadai, adalah penyalahgunaan AI untuk membuat identitas atau gambaran seseorang yang tidak sesuai kenyataan. Teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk penipuan maupun tindakan yang merugikan orang lain.
Dia mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan menyerahkan data pribadi, ketika menggunakan aplikasi digital. Informasi seperti foto, kartu tanda penduduk (KTP), dan data identitas lainnya berpotensi disalahgunakan apabila jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab.
Persoalan tanggung jawab hukum atas penyalahgunaan AI juga menjadi sorotan pengacara Efran Helmi Juni. Menurutnya, perkembangan teknologi telah menghadirkan bentuk interaksi baru yang harus diantisipasi melalui perangkat hukum yang lebih adaptif.
Efran menilai, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dapat menjadi landasan untuk menangani berbagai pelanggaran di ruang digital. Namun, persoalan yang muncul akibat penggunaan AI membutuhkan pengaturan lebih spesifik.
Dia mencontohkan, penggunaan AI untuk konsultasi kesehatan hingga kasus ketika teknologi tersebut diduga memberikan panduan terkait tindakan bunuh diri maupun pembunuhan. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum ketika interaksi pengguna dengan AI berujung pada kerugian serius, bahkan hilangnya nyawa.
"Ke depan harus ada satu regulasi yang khusus mengatur hal-hal yang demikian. Jangan sampai nanti timbul korban-korban baru, baru kita sibuk," tegas Efran.
Menurutnya, hukum harus mampu mengatur seluruh aktivitas manusia, termasuk interaksi dengan media elektronik, media sosial, dan teknologi kecerdasan buatan. Pengaturan tersebut diperlukan agar pemanfaatan teknologi tetap berada dalam koridor hukum.
"Kita butuh, karena kita perlu, tetapi juga harus kita atur, membatasi sedemikian rupa agar jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hal-hal yang prinsip," ujarnya.
Sementara itu, aktivis mahasiswa Aryolla Noerzein menyoroti pengaruh algoritma media sosial terhadap pola pikir generasi muda, termasuk dalam membentuk pandangan politik. Menurutnya, mahasiswa berisiko terpapar disinformasi karena informasi yang diterima melalui algoritma belum tentu mencerminkan fakta.
"Semua yang keluar di algoritma itu belum tentu 100 persen benar," kata Aryolla.
Dia menilai, karakter hukum yang cenderung reaktif menjadi tantangan dalam mengimbangi perkembangan teknologi. Persoalan sering kali muncul lebih dahulu, kemudian regulasi mengikuti setelah terdapat korban.
Aryolla juga menyinggung Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Menurutnya, perkembangan AI yang semakin pesat membutuhkan perhatian lebih serius agar aturan yang ada mampu menjawab persoalan di lapangan.
Melalui kegiatan Lex Digitalis, dia berharap mahasiswa hukum tidak hanya berorientasi pada penguasaan pasal-pasal, tetapi juga memahami perkembangan teknologi, dampak sosialnya, serta tantangan penegakan hukum di masa mendatang.
Tantan pun mengingatkan, kemajuan teknologi tidak boleh menggeser prinsip keadilan. Kemampuan beradaptasi dengan teknologi harus tetap dibarengi empati dan tanggung jawab dalam menggunakan ruang digital.
"Teknologi boleh berkembang, zaman boleh berkembang, tetapi prinsip keadilan itu yang harus tetap kita junjung tinggi," pungkasnya.
Editor : Doni Ramdhani

