Antara Fatwa dan Nasib Pekerja

Asosiasi Ritel Vape Indonesia (ARVINDO) dan Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO) meminta pemerintah tidak hanya memperkuat pengawasan terhadap peredaran rokok elektrik, tetapi juga mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari industri tersebut.

Ketua ARVINDO Fachmi Kurnia Firmansyah mengatakan, pengawasan harus diperketat, terutama untuk mencegah rokok elektrik diakses anak-anak dan remaja. Pengawasan juga diperlukan guna mengantisipasi penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana peredaran narkotika dan zat terlarang.

Namun, menurutnya, persoalan tersebut perlu disikapi secara proporsional. Sebab, di tengah upaya melindungi kesehatan masyarakat, ada pelaku usaha dan pekerja yang juga membutuhkan kepastian mengenai masa depan pekerjaan mereka.

Fachmi menyampaikan, ARVINDO bersama APVINDO menghormati kewenangan MUI dalam menetapkan fatwa haram rokok elektrik. Kedua asosiasi juga memahami pertimbangan yang melatarbelakanginya, mulai dari aspek kesehatan, lingkungan, hingga pencegahan penyalahgunaan narkotika.

Meski demikian, mereka berharap berbagai pandangan dapat dipertemukan melalui dialog terbuka. Karena itu, ARVINDO dan APVINDO berencana mengajukan audiensi kepada MUI untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai fatwa tersebut sekaligus menyampaikan kondisi industri dari sudut pandang pelaku usaha dan pekerja.

Ketidakpastian industri juga semakin terasa seiring berlangsungnya proses pengujian materiil terhadap ketentuan rokok elektrik dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kedua asosiasi menegaskan tidak seluruh persoalan usaha disebabkan oleh dinamika tersebut. Namun, perkembangan kebijakan dan regulasi belakangan ini mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri.

Ketua APVINDO Enggar Dwi Pambudi menegaskan, pihaknya tidak pernah meminta pemerintah mengabaikan risiko kesehatan ataupun mengendurkan upaya pemberantasan narkotika. Mereka juga tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan di MK.

Hanya saja, Enggar berharap kebijakan yang nantinya diambil tidak menggeneralisasi seluruh pelaku industri vape sebagai bagian dari persoalan penyalahgunaan narkoba.

"Kami berharap setiap kebijakan yang diambil tetap melihat dampak sosial ekonomi dan tidak mengorbankan pelaku usaha dan pekerja vape yang telah taat aturan hukum yang berlaku, serta tidak menyamaratakan vape legal dengan jaringan pengedar narkoba," ujar Enggar.

Bagi kedua asosiasi, persoalan ini bukan semata-mata tentang keberlangsungan bisnis. Ada pekerja yang menggantungkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, ada pula pelaku usaha yang telah menanamkan modal dan membangun jaringan bisnis sesuai ketentuan hukum.

Karena itu, mereka meminta pemerintah memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan secara legal. Jika nantinya terdapat perubahan kebijakan yang berdampak luas, pemerintah diharapkan menyiapkan mekanisme penyesuaian dan langkah mitigasi agar pekerja tidak menjadi pihak yang paling terdampak.

ARVINDO dan APVINDO juga mengajak seluruh pelaku usaha serta pekerja untuk tetap tenang, menghormati perbedaan pandangan, mematuhi ketentuan hukum, dan menjaga situasi tetap kondusif.

Besarnya dampak ekonomi industri vape sebelumnya turut disampaikan dalam forum diskusi kelompok terarah (FGD) mengenai Permasalahan Vape/Rokok Elektrik yang digelar Komisi Fatwa MUI.

Dalam forum tersebut, Nugraha Prasetia Yogie dari Kementerian Perindustrian memaparkan bahwa industri rokok elektrik di Indonesia telah berkembang menjadi sektor usaha dengan skala ekonomi yang cukup besar.

Tercatat sekitar 200 perusahaan bergerak di sektor ini dengan kemampuan menyerap hingga 100.000 tenaga kerja dari hulu hingga hilir. Akumulasi investasi bahkan mencapai Rp31 triliun, sementara nilai devisa ekspor tercatat hingga 518 juta dolar AS.

Selain membuka lapangan pekerjaan, sektor tersebut juga menyumbang penerimaan cukai sekitar Rp2,8 triliun setiap tahun.

Yogie menilai, besarnya kontribusi tersebut perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam merumuskan kebijakan. Menurutnya, pengaturan rokok elektrik lebih tepat diarahkan pada penguatan tata niaga dan pengawasan distribusi secara ketat dibandingkan pelarangan secara menyeluruh.

Di tengah perdebatan mengenai kesehatan, hukum, dan keberadaan vape di masyarakat, satu hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana kebijakan dapat melindungi masyarakat tanpa mengabaikan nasib pekerja dan pelaku usaha yang selama ini menggantungkan hidup pada industri tersebut. (bsf)