Asmawa Tosepu Hentikan Operasional Objek Wisata Ilegal di Kawasan Puncak Milik PT Jaswita Jabar
Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu bersama rombongan melakukan peninjauan langsung ke objek wisata ilegal milik PT Jaswita Jabar di kawasan Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bogor - Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu bersama rombongan melakukan peninjauan langsung ke objek wisata ilegal milik PT Jaswita Jabar di kawasan Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.
Saat itu juga, Asmawa Tosepu langsung menghentikan operasional kegiatan objek wisata ilegal yang tidak berizin di kawasan Puncak tersebut. Tak hanya itu, dia pun meminta kepada pihak PT Jaswita Jabar untuk melakukan pembongkaran tempat wisata tersebut secara mandiri.
Asmawa Tosepu menjelaskan, PT Jaswita Jabar saat ditinjau berjanji akan menghentikan pembangunan tanpa izin di kawasan Puuncak itu dan akan melakukan pembongkaran secara mandiri sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan.
“Kami langsung berhentikan operasional kegiatannya terutama objek wisata yang tidak berizin di Puncak, dan pihak PT Jaswita Jabar akan segera melakukan pembongkaran secara mandiri,” tegas Asmawa Tosepu.
Perlu diketahui, sebelumnya Pemkab Bogor telah melayangkan surat pemberitahuan dengan Nomor 503/748/UPT-II/CW/IV/2024 tanggal 27 Juni 2024 kepada PT Jaswita Jabar.
Selain itu, ada juga surat teguran sebanyak tiga kali dengan Nomor 503/790/UPT-II/CW/VII/2024 tentang eksisting bangunan tersebut tidak sesuai dengan perizinan yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Bogor.
"Bila pada sampai batas waktu yang sudah ditentukan PT Jaswita Jabar tidak membongkar bangunan tersebut maka akan dieksekusi oleh Pemkab Bogor," tegasnya.
Sedangkan, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin mengapresiasi ketegasan Asmawa Tosepu dalam melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan sejumlah persoalan di Kabupaten Bogor salah satunya adalah penataan PKL di kawasan Puncak.
“Jangan ragu untuk menegakkan aturan, kami selalu mendukung tindakan Pak Bupati dalam menegakkan aturan,” ujar Bey Machmudin.***
Editor : Doni Ramdhani

