Horor Kemacetan Puncak, Pemkab Bogor dan Kemenhub Sibuk Berencana, Nggak Bisa Sat-set

INILAHKORAN, Cibinong – Sejumlah rencana diapungkan Pemkab Bogor mengatasi horor kemacetan Kawasan Puncak. 

Penjabat Bupati Bogor Asmawa Tosepu menyebutkan untuk mengurai kemacetan lalu lintas kendaraan di Kawasan Puncak, pihaknya menggandeng Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

BPTJ sendiri adalah badan di Kementerian Perhubungan yang ikut menangani persoalan perhubungan di Jabodetabek, termasuk di Kawasan Puncak.

Salah satu rencana Pemkab Bogor bersama BPTJ untuk mengatasi horor kemacetan Kawasan Puncak, sebut Asmawa Tosepu, adalah dengan mengadakan transportasi massal.

“Rencananya akan ada bus BTS, angkutan kota menjadi feeder. Namun ini masih dalam kajian dan butuh dukungan dari BPTJ Kementerian Perhubungan,” sambung Asmawa Tosepu, alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tersebut.

Masih dengan pemerintah pusat, Pemkab Bogor juga berharap akan dibangun beberapa fly over atau under pass di titik-titik kemacetan lalu lintas kendaraan di Kawasan Puncak.

“Yang terdekat, pemerintah pusat kabarnya  akan membangun fly over di Simpang Ciawi, karena titik tersebut merupakan salah satu titik kemacetan terparah,” tukas Asmawa Tosepu.

Hanya saja, diakui atau tidak, rencana tersebut secara umum masih bisa disebut sebatas wacana. Faktanya, sudah berkali-kali terjadi kemacetan parah di Kawasan Puncak, strategi penanganannya cuma satu: penanganan lalu lintas dengan sistem satu arah dan ganjil genap.

Hal tersebut tak membantu banyak dalam menangani kemacetan Kawasan Puncak, terutama di saat libur panjang.

Terbukti, akhir pekan lalu, kendaraan mengular dan macet menuju dan meninggalkan Puncak. Apalagi jumlah kendaraan yang keluar masuk Kawasan Puncak dikabarkan mencapai 487.779 unit kendaraan selama 3 hingga 4 hari atau bisa 120 ribu unit kendaraan perhari.

“Kejadian kemcaran lalu lintas kendaraan yang panjang pada liburan Maulid Nabi Muhammad SAW akhir pekan kemarin di Kawasan Puncak menjadi tanda awas bagi Pemkab Bogor, Pemprov Jawa Barat dan pemerintah pusat," kata Asmawa Tosepu.

Asmawa Tosepu menuturkan, pemerintah harus menyiapkan sarana dan prasarana utilitas untuk wisatawan, dan itu bagian dari penataan Kawasan Puncak secara komprehensif.

"Pemerintah terutama Pemkab Bogor dengan dukungan pemilik lahan seperti PT. Perkebunan Nusantara dan PT. Sumber Sari Bumi Pakuan akan membangun rest area mini, sepanjang Jalan Raya Puncak,” kata Asmawa Tosepu.

Nanti, sebutnya, juga akan dibangun toilet, taman dan lainnya. Dengan begitu, jika terjadi lagi kemacetan panjang, maka wisatawan tidak akan kesulitan apabila ingin membuang hajat besar atau kecil. (*)