Mulyadi Adukan Menteri LH ke Pimpinan DPR dan Prabowo karena Aksi Main Segel di Kawasan Puncak

INILAHKORAN, Bogor - Anggota DPR asli Jonggol Kabupaten Bogor Mulyadi mengaku sudah mengadukan aksi main segel dan tutup operasional puluhan objek wisata di Kawasan Puncak oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq ke pimpinannya di DPR.

Tak hanya ke DPR, Mulyadi juga mengadukan perihal yang sama ke Presiden Prabowo Subianto melalui sekretaris pribadi presiden.

Ia juga sudah menyampaikan keberatannya dan meminta peninjauan kembali atas kebijakannya, kepada pejabat di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

“Saya sudah bicara dengan pimpinan DPR, Istana dan juga dengan pejabat KLH. Dirjen Gakkum KLH, berjanji tidak akan ada lagi agenda penutupan, kecuali untuk pembinaan. Bahkan sudah ada sekitar 11 sampai 15 hotel yang kembali dibuka,” kata Mulyadi kepada wartawan, Kamis 16 Oktober 2025.

Anggota Komisi XI ini berharap pemerintah pusat seharusnya bersikap adil dan melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha yang telah memiliki izin resmi.

Namun, bagi pihak yang terbukti melanggar aturan atau merusak lingkungan hidup, ia meminta penegakan hukum harus tetap dijalankan.

“Kita apresiasi pemerintah kalau menindak yang tidak berizin dan merusak lingkungan. Tapi kalau sudah berizin dan sesuai regulasi, tolong dibina. Mereka juga warga kita yang membuka lapangan kerja dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor,” ucapnya.

Dampak negatif dari aksi penyegelan dan penutupan sementara operasional objek wisata, ia menjelaskan banyak masyarakat Kawasan Pumcak yang kehilangan mata pencaharian dan banyak masyarakat yang tidak bisa keluar mencari pekerjaan karena keterbatasan pendidikan.

Politikus Partai Gerindra itu pun menegaskan, Kawasan Puncak adalah daerah dengan karakteristik ekonomi yang bergantung pada sektor wisata dan jasa.

Penutupan hotel, restoran, dan destinasi wisata berdampak langsung pada ribuan warga yang menggantungkan hidup dari aktivitas pariwisata.

“Banyak masyarakat yang dirumahkan bahkan diberhentikan. Hotel dan restoran menurun okupansinya, petani kesulitan menjual sayuran dan buah, dan pendapatan juga merosot. Saya dengar dari Bupati Bogor Rudy Susmanto, omset usaha kuliner maupun UMKM turun sampai 50–80 persen,” tegasnya.

Mulyadi menambahkan bahwa dirinya mendukung investasi yang bertujuan menggerakkan ekonomi daerah, selama sesuai dengan peraturan dan tidak merusak lingkungan.

“Siapa pun yang mau investasi dan taat regulasi, saya apresiasi. Karena itu membuka lapangan kerja dan menambah pendapatan daerah. Negara kita saja susah mencari investor, jadi kalau ada yang mau tanam modal di Puncak, harusnya kita jaga,” tambahnya.