Mulyadi Minta Pembangunan Wisata di Puncak Bogor Diawasi Ketat, Waspada Bencana

INILAHKORAN.ID - Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Jawa Barat, Mulyadi, mengingatkan potensi bencana hidrometeorologi di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, seiring memasuki musim penghujan.

Ia meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dan kementerian terkait memperketat pengawasan terhadap pembangunan di kawasan tersebut, terutama proyek yang bersifat komersial.

Mulyadi juga menegaskan pentingnya mencegah alih fungsi lahan yang berpotensi memicu bencana alam, seperti banjir bandang, tanah longsor, pergeseran tanah, hingga angin kencang.

Ia menyinggung peristiwa banjir bandang yang melanda kawasan Puncak pada 3 Maret 2025. Saat itu, bencana tersebut mengakibatkan tujuh jembatan ambruk dan satu orang meninggal dunia.

Menurut Mulyadi, alih fungsi lahan serta pembangunan destinasi wisata yang tidak sesuai kajian dan ketentuan perizinan menjadi salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian serius.

"Saat ini, kita memasuki musim penghujan dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi ada potensi bencana hidrometeorologi. Oleh karena itu, saya mengingatkan agar pembangunan destinasi wisata di Kawasan Puncak tetap diawasi secara ketat dan tidak melanggar rencana tata ruang wilayah (RTRW)," kata Mulyadi kepada wartawan, Rabu (4/11/2026).

Pengelola Wisata Diminta Terlibat Mitigasi Bencana

Selain meminta pengawasan pemerintah diperketat, Mulyadi juga mendorong pengelola destinasi wisata di kawasan Puncak untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana hidrometeorologi.

Mantan Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat itu meminta pengelola wisata bergotong royong bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).

Menurutnya, selama ini upaya mitigasi bencana masih banyak dilakukan oleh unsur Forkopimda dan Forkopimcam. Karena itu, keterlibatan pelaku usaha wisata diperlukan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.

"Selama ini, Forkopimda dan Forkopimcam yang bergerak dalam mitigasi bencana hidrometeorologi. Oleh karena itu, sejak awal pembangunan destinasi wisata harus sesuai kajian analisis dampak lingkungan maupun kajian-kajian lainnya yang menjadi syarat perizinan," pintanya.

Mulyadi berharap pengawasan pembangunan dan kepatuhan terhadap tata ruang dapat menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko bencana di kawasan Puncak, terutama saat musim penghujan.