Bangun Huntap, Pemkab Bandung Barat Gandeng PVMBG

INILAHKORAN.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat bakal menggandeng Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) di bawah naungan Badan Geologi untuk melakukan kajian mendalam terkait keamanan lokasi hunian sementara (Huntap) dari ancaman bencana di masa mendatang.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat, Ade Zakir Hasyim mengatakan kajian mendalam itu harus dilakukan lantaran pihaknya ingin membangun di lokasi yang berpotensi menimbulkan masalah.
 
"Rekomendasi dari ahli geologi sangat penting agar Huntap yang dibangun benar-benar layak dan aman untuk jangka panjang. Kami tidak ingin membangun di lokasi yang berpotensi bermasalah," kata Ade Zakir, Selasa 10 Februari 2026.
 
Setelah masa tanggap darurat berakhir, terang Ade, pemerintah daerah bakal segera memasuki tahapan pemulihan, rehabilitasi, hingga rekonstruksi wilayah terdampak bencana. 
 
"Setelah status darurat selesai, fokus akan bergeser ke pemulihan. Termasuk kemungkinan relokasi warga, perbaikan infrastruktur, serta sarana dan prasarana yang terdampak longsor," jelasnya.
 
Ade menjelaskan, proses pemulihan tak hanya menyasar pada perbaikan kerusakan fisik semata, namun juga bakal menangani kondisi sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. 

Oleh karena itu, pemerintah daerah juga memberikan perhatian khusus terhadap pemulihan ekonomi warga.
 
"Banyak fasilitas umum dan bangunan pemerintah, seperti sekolah, yang saat ini digunakan sebagai posko," ujarnya. 

"Ini harus segera dipulihkan agar aktivitas pendidikan dan pelayanan publik bisa kembali normal," ujarnya.
 
Terkait pendanaan, Ade Zakir mrngungkapkan, anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp7,3 miliar yang telah disiapkan pada tahap awal difokuskan untuk kebutuhan penanganan tanggap darurat.
 
"BTT digunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti logistik dapur umum, layanan kesehatan di posko, serta kebutuhan operasional lainnya," jelasnya.
 
Kendati begitu, Ade mengakui tidak seluruh anggaran BTT akan terserap, karena penggunaannya akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. 

"Jika ada sisa, akan dikembalikan ke kas daerah sebagai Sisa Lima Tahun Anggaran (SiLPA)," ucapnya.
 
Untuk tahap pemulihan pascabencana, sambung Ade, kebutuhan anggaran bakal dihitung secara menyeluruh setelah masa tanggap darurat berakhir. 

"Kita akan melihat opsi pergeseran anggaran atau menunggu dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi," pungkasnya.***