Banjir dan Longsor Ancam Warga Kabupaten Cirebon

BAGI warga yang tinggal di bantaran sungai, kawasan pesisir, maupun daerah perbukitan di Kabupaten Cirebon, datangnya musim hujan bukan sekadar perubahan cuaca. Banjir dan tanah longsor sewaktu-waktu bisa mengganggu kehidupan mereka.

Ancaman itu bukan tanpa alasan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon mencatat sebanyak 80 kejadian bencana terjadi sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mendominasi dengan 43 kejadian, disusul cuaca ekstrem sebanyak 20 kejadian.

Catatan tersebut menjadi pengingat bahwa ancaman bencana masih membayangi sejumlah wilayah di Kabupaten Cirebon.

Terlebih, menjelang akhir tahun, intensitas hujan diperkirakan meningkat sehingga masyarakat perlu lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon, Syamsul Huda, mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan dan pemetaan wilayah yang berpotensi terdampak bencana, terutama banjir dan tanah longsor.

“Kami terus melakukan pemantauan dan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami bencana, khususnya banjir dan tanah longsor. Ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan,” ungkap Syamsul, Kamis (12/11).

Berdasarkan hasil pemetaan, ancaman banjir terutama mengintai sejumlah kecamatan di wilayah timur dan pesisir Kabupaten Cirebon. Wilayah tersebut meliputi Pasaleman, Ciledug, Losari, Pabedilan, Babakan, Gebang, Pangenan, Mundu, hingga Gunungjati.

Sementara itu, potensi tanah longsor teridentifikasi di Kecamatan Waled, Sedong, Beber, Greged, Sumber, dan Dukupuntang.

Bagi masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut, kewaspadaan menjadi hal penting. Hujan dengan intensitas tinggi bukan hanya berpotensi menimbulkan genangan, tetapi juga dapat memicu luapan sungai hingga pergerakan tanah di kawasan rawan longsor.

Syamsul menjelaskan, pemetaan wilayah rawan bencana menjadi dasar bagi BPBD untuk menentukan langkah mitigasi dan kesiapsiagaan. Dengan mengetahui daerah yang berpotensi terdampak lebih awal, upaya penanganan diharapkan bisa dilakukan sebelum kondisi berkembang menjadi lebih buruk.

Namun, upaya tersebut masih menghadapi tantangan keterbatasan sumber daya manusia. Saat ini, BPBD Kabupaten Cirebon hanya memiliki sekitar 50 personel. Padahal, kebutuhan tambahan tenaga diperkirakan mencapai 35 orang.

“Keterbatasan personel ini menjadi tantangan tersendiri, terutama apabila bencana terjadi secara bersamaan di beberapa kecamatan. Kami masih kekurangan banyak personel,” terangnya.

Kondisi tersebut membuat koordinasi lintas wilayah menjadi semakin penting. BPBD pun memperkuat kerja sama dengan pemerintah kecamatan, desa, relawan, serta instansi terkait agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat ketika bencana terjadi.

(maman suharman)