Penyakit di Kota Seribu Bukit

Oleh: Nunung Nurohman

Dahulu, perbukitan menjadi salah satu ciri yang melekat pada wajah Kota Tasikmalaya. Hamparan bukit bukan sekadar bagian dari bentang alam, tetapi juga identitas daerah yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Masyarakat semakin diterpa kekhawatiran besar akan hilangnya karakter alam gegara eksploitasi tambang pasir dan batu atau galian C.

Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, H. Dodo Rosada, mengaku prihatin melihat perubahan kawasan perbukitan yang semakin masif dikeruk demi kepentingan kelompok tertentu.

 Ia khawatir, julukan Kota Tasikmalaya sebagai kota seribu bukit hanya akan menjadi cerita jika kerusakan lingkungan tidak segera dihentikan.

“Kita pun miris, Kota Tasik yang dulunya kota seribu bukit, kemudian sekarang hilang, hanya untuk dieksploitasi oleh kepentingan kelompok tertentu. Ini tidak bisa kami sebagai penyelenggara pemerintah daerah membiarkan hal itu,” ujar Dodo, Kamis (12/11).

Menurut Dodo, persoalan pertambangan tidak cukup hanya dilihat dari ada atau tidaknya dokumen perizinan. Sebab, kegiatan tambang yang telah mengantongi izin sekalipun tetap memiliki tanggung jawab untuk memperhitungkan dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan.

Karena itu, DPRD mendesak pemerintah daerah bersama instansi terkait mengambil tindakan tegas terhadap seluruh aktivitas galian C ilegal. Penertiban harus dilakukan agar kerusakan alam tidak semakin meluas dan masyarakat tidak terus menanggung dampaknya.

Perhatian DPRD juga tidak berhenti pada penghentian aktivitas tambang.

Persoalan lain yang tak kalah penting adalah kondisi lahan setelah kegiatan pertambangan selesai. Jangan sampai kawasan yang sebelumnya berupa perbukitan berubah menjadi lahan berlubang dan terbengkalai tanpa ada upaya pemulihan.

Dodo mengingatkan, kebutuhan pasir dan batu untuk menunjang pembangunan memang tidak bisa diabaikan. Namun, kebutuhan material bangunan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan kelestarian lingkungan.

Para pelaku usaha pertambangan, kata dia, tetap harus bertanggung jawab melakukan reklamasi atau penataan kembali lahan bekas tambang agar lingkungan tidak rusak dalam jangka panjang.

“Hal itu supaya lingkungan tetap lestari dan asri, tidak membuat kerusakan dan jangan dibiarkan begitu saja,” tambahnya.

Dalam aspek tata ruang, Dodo menjelaskan bahwa Kota Tasikmalaya telah menetapkan alokasi seluas 27 hektare sebagai kawasan khusus pertambangan dalam regulasi terbaru. Dengan demikian, aktivitas pertambangan di luar kawasan yang telah ditentukan tidak dapat diproses perizinannya.

Namun, persoalan lain muncul dari pembagian kewenangan perizinan. Kewenangan penerbitan izin tambang berada di tingkat provinsi, sementara dampak lingkungan yang ditimbulkan justru harus dihadapi langsung oleh pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Situasi tersebut dinilai menimbulkan ketimpangan.

Daerah harus berhadapan dengan kerusakan lingkungan, sedangkan pengelolaan perizinannya berada di luar kewenangan pemerintah kota.

“Sementara yang kena dampak kami di daerah, meskipun izinnya dari provinsi. Sementara ini kekayaan alam kami dikeruk, dan daerah sedang defisit, kan lucu,” ujarnya.

Tak hanya menyasar lokasi penambangan, Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya juga menyoroti aktivitas gudang bekas galian yang masih ditemukan beroperasi. Pengawasan terhadap tempat pengolahan hasil tambang dinilai perlu diperketat, termasuk memastikan seluruh kegiatan usaha tersebut memiliki izin operasional.

Dodo meminta dinas terkait tidak sekadar menunggu laporan masyarakat, tetapi aktif turun ke lapangan untuk memeriksa aktivitas usaha yang berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan.

“Itu termasuk proses pengolahan hasil tambang harus ada izin, dan dinas jangan tidur dan diam begitu saja. Dicek dan harus berani,” tegasnya.

Sikap kritis DPRD tersebut merupakan tindak lanjut dari inspeksi mendadak yang sebelumnya dilakukan Komisi I bersama Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya ke sejumlah lokasi galian C di Kecamatan Mangkubumi dan Bungursari.

Dalam sidak tersebut, DPRD melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUTR), Satpol PP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta unsur kecamatan dan kelurahan.

Peninjauan dilakukan untuk mengecek langsung sejumlah lokasi yang dikeluhkan warga karena diduga mengalami kerusakan lingkungan dan menjalankan aktivitas pertambangan tanpa izin.

DPRD memastikan pengawasan akan terus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Sebab, yang dipertaruhkan bukan semata persoalan aktivitas pertambangan, melainkan juga kelestarian lingkungan dan wajah Kota Tasikmalaya di masa mendatang.

Jangan sampai, ketika generasi berikutnya tumbuh, mereka hanya mengenal sebutan Kota Seribu Bukit dari cerita orang tua, sementara bukit-bukit yang dahulu menjadi bagian dari identitas kotanya telah hilang akibat eksploitasi. (bsf)