Berkomitmen Optimalkan Energi Bersih, Pemprov Jabar Segera Gunakan Mobil Listrik Dalam Operasionalnya

INILAHKORAN, Bandung – Sebagai bentuk komitmen mengoptimalkan energi bersih dalam meminimalisir emisi karbon, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berencana menggunakan mobil listrik sebagai kendaraan operasional di tahun depan.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat Ai Saadiyah Dwidaningsih membeberkan, 26 perangkat daerah baik badan maupun biro dari lingkup Pemprov akan mulai mengganti kendaraan operasional dengan kendaraan listrik. Ini sekaligus menunjukkan kepada masyarakat, bahwa pemerintah serius terhadap isu pemanasan global.

“Alhamdulillah, sebagai komitmen pak gubernur. Tahun depan sudah mulai menginisiasi, berdasarkan surat edaran dari pak sekda yang tentunya arahan pak gubernur, ada 26 perangkat daerah badan dan biro yang akan mulai mengganti kendaraan operasionalnya dengan mobil listrik. Walaupun memang regulasi yang mengatur, skemanya masih sewa. Tetapi ini merupakan langkah cukup baik dan strategis, untuk menunjukkan kepada masyarakat,” ujar Ai kepada INILAHKORAN, Jumat (16/9/2022).

“Pertama komitmen dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa kendaraan listrik ini ada wujudnya dan jalan. Soalnya terkait perkembangan kendaraan listrik ini, masyarakat itu kayak atam dan telor. Mereka mau beli tapi di satu sisi untuk charge atau SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) belum ada. Tapi di sisi lain, yang mau investasi SPKLU ini juga menunggu-nunggu demand-nya mana. Untuk itu kita mulai pecahkan, mulai dari pemerintah dulu bahwa kita komitmen,” imbuhnya.

Ai meyakini, kendaraan listrik ini akan terus berkembang dan menjadi pilihan utama masyarakat di kemudian hari. Meningat sejumlah perusahaan sudah siap membangun infrastruktur pendukung seperti SPKLU di Jawa Barat. Terlebih Presiden Joko Widodo lanjut dia, turut mengarahkan hal serupa melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 agar mobil listrik digunakan sebagai kendaraan dinas. Ini dinilainya dapat mengakselerasi penggunaan mobil listrik secara massif di masyarakat.

“Infrastrukturnya kita kerjasam dengan PLN, UNDP. Bahkan kita dapat bantuan tiga SPKLU dari UNDP. Ini sesuatu membangun penguatan kendaraan listrik di Jawa Barat. Kemudian setelah itu Pak Jokowi mengeluarkan Inpres. Ini sejalan dengan apa yang kita inginkan. Apalagi kan memang sebenarnya pak gubernur dari 2020 sudah commit, beliau sudah menggunakan. Ini tinggal kita sosialisasikan secara massig, pengembangan dan tentunya kolaborasi stakeholder,” sambungnya.

Hanya saja diakui Ai, pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dan SPKLU tidak mudah. Sebab dibutuhkan alokasi anggaran yang besar dalam pengadaan infrastrukturnya. Belum lagi kendaraan konvensional yang ada saat ini tidak dapat serta merta dinonaktifkan, karena bersinggungan dengan banyak pihak. Sehingga diperlukan kolaborasi seluruh pihak, untuk pelan-pelan merevolusi moda transortasi masyarakat.

“Dalam hal ini, ada tantangan dalam pengembangan EBT. Pertama regulasi, lalu teknologi. Kemudian pembiayaan, ini harus melakukan banyak upaya agar program EBT ini bisa berjalan. Belum lagi untuk kendaraan atau sumber energi seperti PLTU tidak bisa serta merta di shutdown. Ini diperlukan kebijakan yang harmonis. Tetapi yang jelas pembangunan EBT ini terus kita push, apapun nomenklaturnya yang penting untuk menyiapkan bumi yang lebih baik,” tandasnya. (Yuliantono)