Bey Machmudin Pastikan Siap Dukung Penyiaran yang Netral di Pilkada Serentak 2024

INILAHKORAN, Bandung - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin siap dukung penyiaran yang netral, di Pilkada Serentak 2024.

Bey Machmudin menuturkan, dalam rapat koordinasi kunjungan kerja Komisi I DPR RI, Diskominfo Jabar, LPP TVRI, LPP RRI, KPI Pusat dan KPID telah disepakati, untuk sama-sama mengawasi penyiaran Pilkada serentak 2024, supaya mampu menekan hoax maupun disinformasi yang dapat mengganggu kondusivitas.

"Saya rasa, terjalin kerjasama yang baik antara kami, dengan LPP dan pemahaman cukup baik dari Komisi I tadi," kata Bey Machmudin usai pertemuan di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu 28 Agustus 2024.

Bahkan Komisi I DPR RI kata dia, sejatinya mengapresiasi Provinsi Jawa Barat karena mampu menjaga kondusivitas pada Pilpres dan Pileg lalu.

Meski diakuinya, tetap harus waspada karena pada Pilkada serentak 2024 ini pastinya berbeda dengan Pemilu kemarin.

"Mereka mengapresiasi waktu Pileg, Pilpres. Jawa Barat termasuk yang baik, jadi bisa diteruskan kepada Pilkada serentak ini. Walaupun pasti tantangannya lebih berat, karena 27 kabupaten/kota," ucapnya.

Khususnya mengenai netralitas ASN, sebab ada beberapa ASN di Jabar yang mencalonkan diri di Pilkada serentak 2024.

Antaranya Dani Ramdan pada Pilbup Bekasi, enam Sekda kota/kabupaten, yakni Sekda Kota Sukabumi Dida Sembada, Sekda Kota Tasikmalaya Ivan Dicksan, Sekda Kabupaten Majalengka Eman Suherman, Sekda Kuningan Dian Rahmat Yanuar, Sekda Kota Depok Supian Suri dan Sekda Kota Cimahi Dikdik S Nugrahawan.

"Jadi harus mulai sekarang sosialisasi tentang aspek netralitas agar pelayanan publik tidak terganggu dan betul-batul Pemilu yang berkualitas yang dihasilkan," imbuhnya.

Sementara Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan menuturkan, pihaknya mengkhawatirkan terjadinya disinformasi yang dapat memecah belah masyarakat, sehingga merusak kualitas Pilkada.

Sebab itu dia meminta media milik pemerintah dan swasta untuk sama-sama menjaga kondusivitas, dengan menangkal hoax.

"Peran media sangat penting di Jawa Barat. Bukan hanya pemain pasif tapi aktif, merespon yang mungkin terjadi itu perlu diawasi. Dan secara aktif mengisi konten positif. Jangan lupa ada respon cepat terhadap isu yang berkembang. Itu inti kami hari ini rapat, menggali kolaborasi tersebut," ujarnya.

Tidak hanya itu, dia juga mendorong KPU memiliki regulasi tegas mengenai aturan penyiaran supaya netralitas terjaga. Khususnya adanya pemilik media yang terkoneksi dengan partai politik, dapat lebih netral.

"Kalau PKPU tegas, kita bisa jaga netralitasnya. Harus ada alat dari KPU untuk memberikan tindakan tegas kepada mereka yang tidak netral dalam mengelola isu," pungkasnya.***