Bey Machmudin Sebut, Rencana Bangun 144 Sekolah Baru Demi Menjalankan Amanat UU
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan, rencana membangun 144 unit sekolah baru seperti SMK/SMA adalah bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi kewajiban sesuai yang diamanatkan Undang-undang Dasar 1945.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan, rencana membangun 144 unit sekolah baru seperti SMK/SMA adalah bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi kewajiban sesuai yang diamanatkan Undang-undang Dasar 1945.
Mengingat, berdasarkan data hasil kajian Dinas Pendidikan Jabar terdapat 144 kecamatan yang belum memiliki sekolah negeri, baik SMA maupun SMK. Sehingga harus diperhatikan sebagai tanggungjawab Pemprov terhadap amanat UUD 1945.
"Pendidikan kan amanat undang-undang. Harus jadi prioritas juga," ujarnya di Kota Bandung, Kamis 11 Januari 2024.
Bey Machmudin mengungkapkan, saat ini di Jabar masih banyak daerah yang jumlah sekolahnya belum proporsional. Maka dari itu, diharapkan dengan rencana membangun 144 unit sekolah baru setidaknya mampu mengimbangi kebutuhan sekolah di masing-masing daerah.
"Itu kan harusnya satu kecamatan, satu SMA atau SMK ini kan masih banyak yang belum," imbuhnya.
Bey memastikan kondisi ini harus menjadi perhatian penuh dan ketiadaan sekolah negeri di kecamatan-kecamatan tersebut harus segera dibangun secara bertahap.
"Tentunya masih harus terus dibangun, melakukan pembangunan," ucapnya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Jabar Wahyu Mijaya mencatat, dari 620 kecamatan. Sekitar 20 persen atau 128 kecamatan belum memiliki sekolah negeri SMK/SMA, tetapi ada sekolah swasta.
"Kemudian ada di 16 kecamatan itu tidak ada sekolah negeri dan sekolah swasta. Jadi jumlah secara keseluruhan menjadi 144 kecamatan," paparnya.
Disdik Jawa Barat sambung dia, kini tengah mengklasifikasi pembangunan gedung sekolah prioritas untuk 144 kecamatan itu. Sebab, dalam satu kecamatan bisa jadi angka kelulusan SMP-MTs kecil.
"Dari 144 itu kita buatkan skala prioritas karena belum tentu lulusan SMP-MTs yang ada di situ, itu jumlahnya besar. Jadi kita buatkan skala prioritas," sambungnya.
Adapun total 16 kecamatan yang tidak memiliki sama sekali SMA/SMK negeri dan swasta daftarnya sebagai berikut:
Kabupaten Ciamis:
Kecamatan Banjaranyar
Kecamatan Sukamantri
Kecamatan Tambaksari
Kabupaten Garut:
Kecamatan Pangatikan
Kabupaten Kuningan:
Kecamatan Cibeureum
Kecamatan Cilebak
Kecamatan Cimahi
Kecamatan Hantara
Kecamatan Kalimanggis
Kecamatan Karangkancana
Kecamatan Nusaherang
Kabupaten Purwakarta:
Kecamatan Pondok Salam
Kabupaten Sumedang:
Kecamatan Cisarua
Kecamatan Cisitu
Kecamatan Ganeas
Kecamatan Jatigede (Yuliantono)***
Editor : JakaPermana
