Blusukan ke Batununggal Bandung, DPRD Jabar Temukan Krisis Sekolah

INILAHKORAN.ID - Kunjungan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara ke Kecamatan Batununggal membuka tabir berbagai persoalan mendasar yang dihadapi warga.

Dari minimnya fasilitas pendidikan, potensi penyalahgunaan lahan kosong, hingga persoalan sampah yang belum terselesaikan, semuanya mengemuka dalam forum serap aspirasi.

Dalam kegiatan pengawasan tersebut, Iswara berdialog langsung dengan unsur kewilayahan seperti camat, lurah, LPM, RW, PKK hingga kader posyandu. Berbagai informasi lapangan pun dihimpun sebagai bahan tindak lanjut kebijakan.

Masalah paling mencolok muncul dari sektor pendidikan. Di tengah jumlah penduduk yang besar, Batununggal justru belum memiliki SMA maupun SMK, kondisi yang dinilai tertinggal dibanding wilayah lain.

“Yang pertama, ternyata Kecamatan Batununggal tidak mempunyai SMA, kemudian juga SMK. Dan jika dibanding kecamatan lain yang jumlah penduduknya di bawah Kecamatan Batununggal, mereka mempunyai SMK, ada yang sampai 8, bahkan SMK negeri ada 2, kemudian juga swasta,” ungkap Iswara, dikutip Minggu 29 Maret 2026.

Iswara memastikan, persoalan ini akan segera dikomunikasikan dengan Pemerintah Kota Bandung, terutama terkait penyediaan lahan sebagai syarat utama pembangunan sekolah.

“Nah, ini menjadi usulan mereka, dan In Syaa Allah saya akan langsung menindaklanjuti dengan Pak Wali Kota (Muhammad Farhan). Karena aturannya, untuk pengadaan lahan harus oleh pemerintah kota,” ucapnya.

Sisi lain, penertiban kawasan daerah aliran sungai oleh Balai Besar Wilayah Sungai justru menyisakan persoalan baru. Sejumlah lahan kosong dinilai rawan disalahgunakan karena tidak segera dimanfaatkan.

“Setelah ada penertiban oleh BBWS dan sektornya, ada lahan-lahan yang menjadi kosong, yang menurut para pimpinan wilayah banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak baik,” katanya.

Warga pun mengusulkan agar lahan tersebut dioptimalkan untuk kegiatan produktif berbasis masyarakat, seperti urban farming hingga pengolahan sampah.

“Mereka mengharapkan lahan itu bisa digunakan untuk buruan sae, untuk maggot, untuk mengolah sampah. Mereka juga meminta dimediasi ke BBWS, karena itu instansi pusat,” tuturnya.

Tak hanya itu, kebutuhan peningkatan ekonomi warga juga mencuat. Pelatihan kewirausahaan dinilai penting, khususnya bagi masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikan formal.

“Mereka mengharapkan ada pelatihan-pelatihan kepada masyarakat, agar masyarakat di Kecamatan Batununggal yang putus sekolah bisa langsung berwirausaha. Jadi tidak mencari pekerjaan, mereka bisa berwirausaha dengan keterampilan yang mereka punya,” ungkapnya.

Sementara itu, persoalan sampah kembali menjadi sorotan serius. Kota Bandung masih menggantungkan pembuangan akhir di TPA Sarimukti dengan kapasitas terbatas.

“Sampah, kan, kita sudah sampaikan bahwa Kota Bandung masih membuangnya ke Sarimukti. Kapasitasnya belum bertambah, masih 1.830 ton, untuk Kota Bandung, Cimahi, Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung,” paparnya.

Dari total kapasitas tersebut, hampir setengahnya berasal dari Kota Bandung. Kondisi sempat memburuk saat Lebaran akibat jeda pengangkutan sampah.

“Memang tidak diangkut dan menumpuk, tapi In Syaa Allah setelah itu ada pengangkutan. Namun saya ingatkan, Sarimukti ini hanya sementara,” tegasnya.

Sebagai solusi jangka panjang, Pemprov Jawa Barat kata dia, tengah menyiapkan skema pengolahan sampah berbasis energi atau waste to energy, sembari menunggu proyek besar di TPPAS Regional Legoknangka rampung.

“Selama Legoknangka belum selesai oleh Sumitomo, nanti sampah di sana akan diolah menjadi listrik. Sementara untuk Sarimukti, sudah ada MoU dengan Indosemen untuk diolah menjadi briket sebagai bahan bakar pabrik semen,” pungkasnya.

Berbagai temuan ini menegaskan bahwa persoalan perkotaan tidak bisa ditangani secara parsial. Diperlukan kolaborasi lintas sektor agar solusi yang dihadirkan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan.***