BMKG Peringatkan Potensi Banjir dan Longsor Musim Hujan 2025/2026, Puncaknya Berbeda di Tiap Wilayah

INILAHKORAN - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap potensi banjir dan longsor sepanjang musim hujan 2025/2026. 

Fenomena ini diprediksi terjadi tidak serempak, melainkan bergelombang karena puncak hujan di tiap wilayah berlangsung pada waktu berbeda.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, dikutip Sabtu 13 September 2025, menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Sumatera dan Kalimantan diperkirakan mengalami puncak hujan pada November–Desember 2025. Sementara Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua diprediksi menghadapi puncaknya pada Januari–Februari 2026.

“Dengan begitu, potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor tidak terjadi bersamaan, melainkan mengikuti periode puncak hujan masing-masing daerah,” ujarnya.

Meski rata-rata curah hujan bulanan diperkirakan normal, BMKG menegaskan kejadian ekstrem tetap berpotensi terjadi. Dwikorita mencontohkan peristiwa banjir besar di Bali baru-baru ini, ketika curah hujan yang biasanya turun dalam sebulan justru turun hanya dalam sehari dengan intensitas mencapai 380 milimeter.

Secara umum, musim hujan diperkirakan berlangsung sejak Agustus 2025 hingga April 2026. Namun, sejumlah wilayah, terutama Jawa bagian barat, diprediksi mengalami curah hujan di atas normal sehingga perlu diwaspadai.

BMKG meminta kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan, seperti membersihkan saluran air, menyiapkan jalur evakuasi, serta memberikan edukasi kepada masyarakat di daerah rawan banjir dan longsor.

Selain itu, BMKG juga memberikan rekomendasi bagi berbagai sektor:

Pertanian: menyesuaikan pola tanam agar tidak bertepatan dengan puncak hujan.

Energi: mengoptimalkan pengelolaan waduk sejak awal musim.

Kesehatan: mengantisipasi potensi lonjakan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) pada Desember 2025–Januari 2026 akibat kelembapan udara yang tinggi, mencapai lebih dari 80 persen.

“Yang terpenting adalah keterlibatan aktif masyarakat agar dampak yang ditimbulkan bisa diminimalkan,” pungkas Dwikorita.