Komisi IV-Disdik Bahas Honor Guru, Sepakati Soal BPJS Ketenagakerjaan dan PTM
Komisi IV DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kota Bogor
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bogor - Komisi IV DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kota Bogor pada Senin (14/3/2022) sore.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Karnain Asyhar serta diikuti oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Said Muhammad Mohan, serta anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Sri Kusnaeni, Rizal Utami, Jatirin dan Rifki Alaydrus.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV DPRD Kota Bogor membahas isu-isu terkini sekitar dunia pendidikan di Kota Bogor, diantaranya adalah soal belum dibayarkannya honor guru SeKota Bogor, terhitung sejak Januari hingga Maret 2022.
Selain itu dalam rapat disepakati menyiapkan anggaran untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga pendidik tingkat PAUD di Kota Bogor serta dukungan Komisi IV soal rencana kembali dimulainya Pembelajaran Tatap Muka (PTM).
Berdasarkan hasil rapat, Karnain menyebutkan, keterlambatan pembayaran honorarium guru terjadi karena Disdik Kota Bogor menunggu petunjuk teknis (Juknis) dari pihak Kementerian Pendidikan di tahun berjalan. Sehingga, saat juknis tersebut turun di awal tahun, pihak Disdik Kota Bogor perlu melakukan penyusunan anggaran sesuai dengan juknis yang diberikan.
"Tetapi, kami sudah sepakat dan Disdik juga sudah menyampaikan bahwa di tahun depan kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Karena mereka sudah melakukan kordinasi dengan pihak kementerian bersama sekda bahwa penganggaran dilakukan secara tahu jamak," ungkap Karnain usai rapat pada Senin (14/3/2022) malam.
Baca Juga: Benedict Cumberbatch Prediksi Film 'Doctor Strange 2' Bakal Sesukses 'Spiderman: No Way Home'
Karnain melanjutkan, dari hasil rapat juga, Komisi IV DPRD Kota Bogor dan Disdik Kota Bogor telah sepakat untuk menyiapkan anggaran untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga pendidik tingkat PAUD di Kota Bogor. Untuk selanjutnya, anggaran tersebut akan disiapkan untuk bisa segera digunakan agar para tenaga pendidik mendapat kepastian jaminan keselamatan kerja.
"Terkait aspirasi dari tenaga pendidikan dilingkup pendidikan anak usia dini, ini merespon baik Disdik atas usulan komisi IV agar bisa teragendakan bahwa ada perlindungan dengan BPJS Ketenagakerjaan yang diambil dari bantuan APBD untuk para tenaga pendidik dan kependidikan, yang nantinya akan didaftarkan secara kolektif," jelasnya.
Karnain juga menyinggung, soal wacana diberlakukannya lagi pembelajaran tatap muka (PTM) di Kota Bogor. Dalam rapat tersebut, disebutkan oleh Karnain, PTM di Kota Bogor rencananya bakal diberlakukan kembali pada pertengahan Maret ini.
"Untuk memastikan hal tersebut, saat ini pihak Disdik Kota Bogor tengah melakuka evaluasi terkait sarana dan prasarana penunjang PTM yang ada di sekolah-sekolah," tuturnya.
"Disdik sudah mengajukan ke Satgas Covid untuk rencana pelaksanaan PTM yang skenario awalnya pertengahan Maret 2022 sudah bisa dimulai, tetapi masih perlu kajian lebih lanjut untuk secara cermat dan bijak dimulainya lagi PTM. Nah mudah-mudahan dalam waktu dekat, informasi ini bisa dirilis oleh Pemkot Bogor," pungkasnya.*** (rizki mauludi)
Editor : inilahkoran
