Bongkar Akar Masalah Banjir, Dedi Mulyadi Tawarkan Danau di Kabupaten Bandung

INILAHKORAN.ID - banjir yang terus berulang di Kabupaten Bandung kini tak lagi dilihat sebagai bencana musiman. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi secara terang-terangan membongkar akar persoalan, yakni kesalahan tata ruang yang berlangsung bertahun-tahun.

Menurut Dedi, pendekatan lama yang hanya berfokus pada penanganan dampak sudah tidak relevan. Ia menegaskan, solusi harus dimulai dari cara pandang baru terhadap Bandung sebagai kawasan cekungan yang berfungsi layaknya bendungan alami.

"Bandung itu harus diperbanyak danau karena Bandung itu adalah bendungan," ujar Dedi, Selasa (21/4/2026).

Atas dasar itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap turun tangan membangun danau atau kolam retensi di sejumlah titik strategis di Kabupaten Bandung. Infrastruktur ini diproyeksikan menjadi penyangga utama untuk menahan limpasan air hujan yang selama ini langsung memicu banjir.

Namun, Dedi mengingatkan, pembangunan danau tidak akan efektif jika tidak disertai reformasi tata ruang secara menyeluruh. Ia bahkan menyebut kondisi tata ruang Bandung saat ini sudah menyimpang dari fungsi ekologisnya.

"Penanganan banjir, Pak Bupati dalam tahun ini melakukan perubahan tata ruang karena jujur saja, tata ruang Bandung ini salah, sawah dibuat jadi pabrik," ucapnya.

Selain tata ruang, persoalan sampah disebut menjadi faktor krusial yang memperparah banjir. Karena itu, Dedi mendorong percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sebagai solusi jangka menengah yang tidak hanya mengurangi timbunan sampah, tetapi juga menghasilkan energi.

Pendekatan hulu juga menjadi perhatian serius. Dedi menekankan pentingnya rehabilitasi kawasan Bandung selatan melalui penanaman tanaman keras bernilai ekonomi seperti teh dan kopi. Strategi ini diyakini mampu meningkatkan daya resap air sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat lokal.

Bupati Bandung, Dadang Supriatna menyatakan kesiapan mendukung langkah tersebut. Ia menilai, sinergi antarwilayah di Bandung Raya menjadi faktor penentu dalam memutus siklus banjir yang selama ini terus berulang.

Sisi lain, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono memberikan catatan kritis. Ia mengakui efektivitas kolam retensi, tetapi menegaskan bahwa solusi ini tidak bisa berdiri sendiri.

"Bukti akademik menunjukkan, Kolam Retensi Cieunteung mampu menurunkan luas wilayah banjir dari 262,53 hektare menjadi 195,27 hektare, memangkas durasi banjir dari 14 hari menjadi 5 hari, dan memberi rata-rata efektivitas 37 persen," kata Kristian.

Meski begitu, ia menambahkan, capaian tersebut belum sepenuhnya optimal. Studi lain menunjukkan efektivitasnya hanya sekitar 30,18 persen dengan reduksi banjir sebesar 11,89 persen.

"Artinya, danau retensi bekerja, tetapi hanya sebagai salah satu alat pengendalian banjir, bukan obat tunggal," tuturnya.

Kristian menekankan, persoalan utama Bandung terletak pada kombinasi tata ruang yang keliru, hilangnya kawasan resapan, serta penyempitan jalur aliran air.

"Ini penting, karena masalah Bandung bukan hanya air yang datang, tetapi juga tata ruang yang salah, kawasan resapan yang hilang, dan aliran air yang dipaksa masuk ke ruang yang sempit," ungkapnya.

Ia menegaskan, pembangunan danau retensi akan efektif jika menjadi bagian dari kebijakan terpadu, mulai dari penataan ruang yang disiplin, normalisasi sungai, pemulihan sempadan, hingga pembatasan pembangunan di kawasan rawan banjir.

"Kalau pemerintah hanya membangun danau tanpa menertibkan tata ruang dan hulu, hasilnya akan mahal tetapi tidak tuntas. Kalau dipakai sebagai bagian dari paket kebijakan yang lebih lengkap, danau retensi bisa menjadi pilihan yang masuk akal dan relatif efisien," ujar Kristian.***