BPBD Jabar Catat 15 Kabupaten/Kota Dilanda Kekeringan, 205.567 Jiwa Terdampak

BPBD Jabar mencatat sebanyak 15 kabupaten/kota terdampak bencana kekeringan hingga 28 Juli 2026 pukul 09.00 WIB. 

BPBD Jabar Catat 15 Kabupaten/Kota Dilanda Kekeringan, 205.567 Jiwa Terdampak
Berdasarkan tren yang dipantau BPBD Jabar, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Tasikmalaya menjadi wilayah dengan dampak kekeringan paling tinggi. (tangkapan layar)

INILAHKORAN.ID - BPBD Jabar mencatat sebanyak 15 kabupaten/kota terdampak bencana kekeringan hingga 28 Juli 2026 pukul 09.00 WIB. 

Dampak kekeringan tersebut menjangkau 89 kecamatan dan 194 desa/kelurahan dengan total 61.504 kepala keluarga (KK) atau 205.567 jiwa terdampak.

Berdasarkan data BPBD Jabar, distribusi air bersih yang telah disalurkan kepada masyarakat mencapai 4.013.500 liter.

Pranata Humas BPBD Jabar Hadi Rahmat mengatakan, wilayah dengan dampak kekeringan paling besar saat ini berada di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Tasikmalaya.

“Kalau saat ini memang yang terdampak ini sudah 15 kabupaten/kota. Total yang terdampak ada 89 kecamatan, 194 desa atau kelurahan. Jumlah KK-nya 61.504 KK, dan jumlah jiwanya 205.567 jiwa. Terus jumlah distribusi air itu sampai saat ini sudah 4.013.500 liter air yang sudah didistribusikan,” ujar Hadi, Selasa (28/7/2026).

Berdasarkan tren yang dipantau BPBD Jabar, dia menuturkan Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Tasikmalaya menjadi wilayah dengan dampak kekeringan paling tinggi.

“Kalau lihat dari trennya, yang paling banyak terdampak itu di wilayah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Tasik,” katanya.

Menurut Hadi, kondisi kekeringan tahun ini dipengaruhi musim kemarau yang lebih kering akibat fenomena El Nino. Dampaknya lebih terasa di daerah-daerah yang memang memiliki potensi dan riwayat kekeringan.

“Tahun ini ada El Nino yang membuat kemarau lebih kering, sehingga memang dampaknya ke wilayah-wilayah yang punya potensi kekeringan. Secara umum memang ini wilayah-wilayah yang dulunya punya sejarah kekeringan,” jelasnya.

Selain faktor cuaca, Hadi menilai pertumbuhan jumlah penduduk juga menjadi tantangan dalam penyediaan air bersih karena kebutuhan air terus meningkat sementara ketersediaannya terbatas.

Dalam penanganan kekeringan, BPBD Jabar terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi, seperti Dinas Pekerjaan Umum, PDAM, PMI, serta pemerintah daerah untuk memastikan distribusi air bersih berjalan optimal.

“Kalau saat ini kegiatannya memang sudah penanganan. Koordinasi tentu terus dilakukan dengan dinas-dinas teknis yang lain. BPBD sendiri dukungannya lebih pada penyiapan mobil-mobil tangki, sementara penyediaan sumber air dilakukan oleh instansi yang memiliki sumber daya seperti PDAM dan Dinas Pekerjaan Umum,” ujar Hadi.

Terkait meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau, BPBD juga memperkuat koordinasi dengan dinas pemadam kebakaran dalam merespons setiap laporan kejadian.

BPBD Jabar mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan segera melaporkan kepada aparat setempat apabila mengalami kesulitan memperoleh air bersih agar pemerintah daerah dapat segera menyalurkan bantuan.

“Imbauan kami adalah bijak memanfaatkan air. Kemudian kalau memang terjadi kekeringan, segera lapor ke aparatur kewilayahan agar bisa direspons oleh pemerintah daerah untuk didistribusikan air bersih,” kata Hadi.

Dia juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran ilalang maupun sampah di lahan kering karena berpotensi memicu kebakaran.

“Kami juga mengimbau masyarakat menghindari pembakaran ilalang di lahan-lahan kering maupun pembakaran sampah di rumah masing-masing karena sangat berbahaya di kondisi kekeringan saat ini,” pungkasnya.


Editor : Doni Ramdhani